Selamat Datang
Anda masuk sebagai

Layanan Pelanggan

cs@prahu-hub.com
0811-3457-863

Detail Pesanan

SELESAI
STATUS PENGIRIMAN
PEMBAYARAN
PEMESANAN

Detail

Temukan Prahu-Hub di

Berita Terkini

  Tulis Informasi

12/02/2020

Aturan Peti Kemas Direvisi, Kelaikan Peti Kemas Tanggung Jawab Pemilik

Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) menyatakan, pemilik peti kemas merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kelaikan maupun pemenuhan kewajiban alat angkut tersebut. Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) yaitu Achmad Ridwan Tento mengatakan, mendukung pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar aturan kelaikan peti kemas sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No.17/2008 tentang Pelayaran.“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah(PP) 51/2002 tentang Perkapalan maka pemilik peti kemas yang bertanggung jawab atas kelaikannya, tidak ada perbedaan hukum antara peti kemas domestik dengan peti kemas internasional dan yang memenuhi persyaratan pemuatan untuk terwujud kelaiklautan kapal sesuai dengan peraturan yang telah berlaku” Ucap Sekjen Ridwan pada siaran pers(3/2/2020).IMLOW terus mengawasi revisi terhadap pengaturan mengenai kelaikan peti kemas dan verified gross mass of container (VGM) yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah Perhubungan(Permenhub) revisi PM 53/2018. Apalagi Indonesia juga sebagai negara yang ikut merativikasi  Convention for Safe Containers(CSC).Ridwan terus langkah revisi harus memperjelas dan tegas pada pihak yang harus menjalankan kelaikan peti kemas. Berdasarkan dalam kemaritiman, baik yang Shipper Own Container(SOC) Kepemilikan sendiri ataupun Carrier Own Container (COC) Kepemilikan sebuah pelayaran. Segala biaya yang muncul atas kelaikan peti kemas merupakan tanggung jawab dari pemilik.

Oleh: Iin Sofiani

31/01/2020

Update Penyesuaian THC SUB PER STACK FULL 10 Februari 2020

Sehubungan dengan adanya surat edaran dari PT Pelindo III Surabaya No. SE.033/PB.03.04/RJTM-2019 tertanggal 20 Desember 2019 perihal pemberlakuan penyesuaian Tarif pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas dalam Negeri (DOmestic Container Handling) di lingkungan pelabuhan Tanjung Perak, maka bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif THC/OPP/OPT di pelabuhan SurabayaSumber : TEMAS LINE

Oleh: PRAHU-HUB

22/01/2020

Jokowi Bangun Pelabuhan Multi Fungsi Pertama di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana membangun pelabuhan multipurpose pertama di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kesiapan pembangunan tersebut ditinjau langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (20/1/20). PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III ditunjuk langsung untuk membangun sekaligus mengelola pelabuhan tersebut. Jokowi beserta sejumlah menterinya sudah melihat langsung lokasi rencana pembangunan pelabuhan di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut mendampingi kunjungan presiden mengungkapkan jika pembangunan pelabuhan ini memang dirancang untuk meningkatkan ekonomi di Labuan Bajo. Nantinya, akan ada pemisahan antara pelabuhan yang sudah ada, pelabuhan penumpang dan cruise (pariwisata), dengan pelabuhan multipurpose yang akan dibangun ini."Kita membangun pusat pelabuhan untuk logistik karena di pelabuhan lama ada kegiatan yang tidak sinkron, menyatunya barang dengan penumpang, sementara Labuan Bajo itu wisatawan makin banyak," kata Budi Karya dalam keterangan resmi. Dia menjelaskan, kelak pelabuhan lama akan dikhususkan untuk penumpang dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo. Sedangkan pelabuhan baru ini nanti akan khusus untuk logistik saja. "Tempat ini juga ideal, dari bandara hanya 20 menit," papar Budi Karya Sumadi. Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengaku telah menyiapkan dengan baik rencana pembangunan pelabuhan ini. Mulai dari segi kajian teknis hingga penyiapan akses atau infrastruktur jalan dari dan menuju pelabuhan. "Pelindo III akan menginvestasikan insfratruktur untuk kebutuhan bongkar muat kapal di sini, baik curah cair maupun peti kemas. Sejauh ini secara persiapannya sudah matang," imbuhnya. Dia menyebut, tahun ini proyek pelabuhan ini sudah bisa dimulai. Ia memprediksi, kapasitas pelabuhan akan bisa terus bertambah dari awalnya 4000 TEUs hingga mencapai 100.000 TEUs per tahun. Sebagai informasi, pelabuhan multipurpose Labuan Bajo sendiri merupakan pelabuhan khusus logistik pertama di wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang akan dilengkapi sejumlah fasilitas di antaranya dua dermaga utama yaitu dermaga multipurpose dan dermaga curah cair. Selain itu, pelabuhan ini juga akan dilengkapi lapangan penumpukan peti kemas/non petikemas hingga area perkantoran. Pelabuhan ini dipersiapkan untuk melayani kapal curah cair dan petikemas dengan bobot 5000-10.000 DWT dengan luas pelabuhan mencapai kurang lebih 6 hektare.(hoi/hoi)Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20200120193259-4-131414/jokowi-bangun-pelabuhan-multi-fungsi-pertama-di-ri

Oleh: Muhammad Choirul Anwar

20/01/2020

Ulayat di NTT Dukung Jokowi Bangun Pelabuhan Peti Kemas

LABUAN BAJO - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu 19 Januari 2020 besok. Dalam Kunjungan kali ke 2 semenjak dilantik, Presiden Jokowi dalam agenda kunjungannya direncanakan akan meresmikan proyek Pelabuhan Peti Kemas, yang terletak di Menjerite, Kabupaten Manggarai Barat.Untuk itu, Sejumlah Ulayat yang Ada di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, menyatakan dukungannya kepada pemerintah Terkait pembangunan Pelabuhan Peti Kemas tersebut. Dukungan ini disampaikan dalam rapat terbatas diruangan kerja Bupati Manggarai Barat, Jumat, 17/01/2020. Hadir dalam rapat ini Bupati Agustinus CH Dula, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Handoyo Santoso Serta beberapa ulayat, yakni Ulayat Nterlaing, Ulayat Tebedo, Plt Camat Boleng. Diketahui Salah satu Ulayat yang Juga sempat diundang, yakni Ulayat Mbehal, tidak hadir dalam rapat ini. Alex Hatta, Salah satu Tokoh Masyarakat Tebedo pun memberikan dukungan kepada pemerintah."Saya rasa sudah sangat jelas sesui dengan rapat tanggal 6/1/2020. Ulayat Nterlaing dan Tebedo sepakat dan mendukung Proyek pemerintah dalam pembangunan dermaga Peti Kemas. Ini sudah clear. Pak Jokowi harus hadir di lokasi Tanpa harus Ada permasalahan. Menyangkut pengklaiman hak dari kami. Itu Ada waktunya nanti," jelas Alex Hatta Hal yang sama Juga diutarakan oleh Ulayat Nterlaing, Melalui pengacara mereka, Benediktus Janur. "Sesuai rapat terakhir ( 6/1) kami mendukung Proyek pemerintah Terkait pembangunan dermaga Peti Kemas di Menjerite" tuturnya. Namun, Benediktus Juga menyarankan pemerintah, dalam Hal ini pemerintah daerah agar sesegera mungkin menyelesaikan sengketa kepemilikan Lahan tempat dibangunnya dermaga Peti Kemas tersebut. Mengingat polemik sengketa kepemilikan ini sudah berlangsung lama. Sementara itu, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Handoyo Santoso dalam rapat tersebut meminta semua Masyarakat Manggarai Barat, lebih khusus kepada Tokoh Masyarakat dari pihak-pihak yang mengklaim memiliki Hak kepemilikan Lahan di atas lahan pembangunan dermaga Peti Kemas tersebut untuk ikut mensukseskan kunjungan Presiden Jokowi di lokasi tersebut. "Kami menghimbau kepada semua Warga Manggarai Barat, lebih khusus kepada setiap Tokoh Adat dan Kepala Desa yang Ada di Kecamatan Boleng untuk ikut mengajak warganya agar turut mendukung kehadiran Pak Presiden di Labuan Bajo dan ikut mensukseskan setiap kegiatan Bapak Jokowi selama berada di Labuan Bajo" pinta AKBP Handoyo.(pur)Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/1501159/174/ulayat-di-ntt-dukung-jokowi-bangun-pelabuhan-peti-kemas-1579426407

Oleh: Yoseph Mario Antognoni

17/01/2020

Dorong Percepatan Bisnis Logistik, TPKS Dukung Pembatasan Long Stay

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dorong percepatan ekspor impor Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) mengaku siap, jika Permenhub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay), diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Menurut Taufiq Rachman General Manager TPKS, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang merupakan pelabuhan terbesar ke tiga di Indonesia."Dengan fasilitas memadahi dan trafik peti kemas di TPKS yang mencapai 703 ribu Teus lebih pada 2019 lalu, sebenarnya Pelabuhan di Kota Semarang ini sangat potensial untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dunia bisnis," jelas Taufiq di kantornya, Kamis (16/1/2020).Terkait lamanya waktu tunggu peti kemas atau dwelling time, ia menuturkan akan terus berupaya memangkasnya lewat kinerja bersama Bea Cukai."Kami terus berupaya memangkas dwelling time di pelabuhan, kinerja kami bersama Bea cukai sebenarnya membuahkan hasil. Pasalnya dwelling time terus menurun, yang semula pada Januari 2019 di angka 6,14 hari, menjadi 4,11 hari pada Desember 2019.Untuk mendukung percepatan kami berharap pelaku ekspor impor ikut bersinergi," ujarnya.Dilanjutkannya, dwelling time dipengaruhi beberapa fase, dari turunnya peti kemas dari kapal, pemeriksaan dokumen hingga diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan diambilnya peti kemas dari tempat penimbunan oleh pelaku bisnis."Selama ini Bea Cukai bekerja cepat, dan proses bongkar muat peti kemas juga cepat, bahkan tidak sampai tiga hari.Namun karena peti kemas tidak segera diambil di TPKS membuat dwelling time bertambah," katanya.Dipaparkan Taufiq, TPKS tidak bisa melarang pelaku bisnis menimbun peti kemas, karena Pelabuhan Tanjung Emas tidak masuk wilayah penerapan Permenhub Nomor 25."Maka dari itu jika Permenhub itu ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Emas, kami bersama Bea Cukai siap mendukung.Tentunya dengan tujuan percepatan untuk memangkas dwelling time," ucapnya.Ditambahkannya, pelaku ekspor impor sengaja menaruh peti kemas di TPKS karena tidak ada gudang atau gudang mereka penuh."Meski perizinan dari Bea Cukai sudah mereka kantongi, namun tetap ditimbun di TPKS, kemungkinan karena cost inap peti kemas di TPKS murah dengan harga dasar berkisar Rp 24 ribu perhari, serta terjaminnya keamanan," tambahnya. (bud) Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Dorong Percepatan Bisnis Logistik, TPKS Dukung Pembatasan Long Stay, https://jateng.tribunnews.com/2020/01/16/dorong-percepatan-bisnis-logistik-tpks-dukung-pembatasan-long-stay. Penulis: budi susanto Editor: muh radlis  

Oleh: Budi Susanto

16/01/2020

Pesawat dan Roro Layani Pulau Tambelan, Kadishub Bintan: Warga tak Terisolir Lagi

Bintan - Dua moda transportasi untuk memperlancar akses antara Kabupaten Bintan dengan Kecamatan Kepulauan Tambelan akan segera dioperasikan. Tambelan akan dilayani transportasi udara dan Kapal RoroKepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, Insan Amin mengatakan transportasi udara dan laut akan segera dioperasikan 2020 ini. Antara lain Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Bahtera Nusantara 01 dan pesawat jenis Cassa."Warga Tambelan yang berada di 7 desa dan 1 kelurahan tak akan terisolir, lagi sebab kapal roro dan pesawat akan jalan 2020 ini," ujar Insan.KMP Bahtera Nusantara 01 yang memiliki panjang 71,92 meter dengan lebar 14 meter dan sarat kapalnya 3,28 meter itu sudah berada di Pelabuhan Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara.Kini kapal roro berkapasitas 1.500 Gross Tone (GT) itu dalam tahap persiapan dan memenuhi kelengkapannya. Kemudian juga sedang menunggu proses hibahnya dari Kemenhub RI."Belum ada hibahnya tapi lagi diurus surat-suratnya. Kami akan terus koordinasi dengan KSOP dan ASDP Tanjunguban serta BPTB Wilayah 4 Riau-Kepri," jelasnya.Sedangkan untuk transportasi udara direncanakan akan terbang dari Bandara RHF Tanjungpinang menuju Bandara Tambelan pada kwartal pertama 2020 ini.Pesawat jenis Cassa itu akan landing dilandasan pacu sepanjang 1.200 meter dengan lebar 30 meter yang berdiri megah diatas lahan 36 Hektare (Ha)."Untuk pengoperasiannya akan ditangani oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandara (KUPB) Kelas III Dabo Singkep" jelasnya.Para petugas bandaranya, kata Insan, dari hasil rekrutmen yang dilaksanakan Dishub Bintan. Sekitar 20 orang putra dan putri tenaga kerja non PNS itu akan melayani penumpang yang terbang dari Pulau Bintan ke Tambelan.Mereka adalah Personil AVSEC sebanyak 10 orang, Personil PKP-PPK sebanyak 4 orang, Pemelihara Bangunan dan Landasan Pacu sebanyak 2 orang, Teknik Listrik sebanyak 2 orang serta Pengelola Tata Usaha dan Kepegawaian sebanyak 2 orang."Mereka telah lulus uji dan training dari Curug. Merekalah yang akan melayani masyarakat Pulau Tambelan yang berangkat menggunakan pesawat menuju Pulau Bintan," sebutnya.Terkait tarif pesawat dan kapal roro, masih dalam pembahasan termasuk juga rencana subsidi yang akan diberikan pemerintah. “Paling tidak persiapan sebulan sampai dua bulan ini,” ucapnya.(ary) Sumber : https://www.batamnews.co.id/berita-57794-pesawat-dan-roro-layani-pulau-tambelan-kadishub-bintan-warga-tak-terisolir-lagi.html

Oleh: Muhammad Ikhsan

15/01/2020

Rusak, Dermaga II Pelabuhan Padangbai Diperbaiki Sepekan

AMLAPURA, BALIPOST.com – Pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Padangbai, Manggis, Karangasem, akan menutup Dermaga II mulai Rabu (15/1). Penutupan direncanakan berlangsung sepekan karena dermaga rusak dan harus diperbaiki.Manajer Usaha ASDP Pelabuhan Padangbai Windra Soelistyawan menyatakan, grafting dan gelagar dermaga II rusak akibat termakan usia. Proses perbaikannya diprediksi memakan waktu tujuh hari.“Kami harap perbaikan bisa lebih cepat. Karena lebih cepat selasai, maka dermaga II akan lebih cepat dioperasikan kembali. Tapi itu tergantung cuaca di pelabuhan,” jelasnya.Dengan diperbaikinya dermaga II, pihaknya hanya mengoperasikan Dermaga I untuk melayani penyeberangan ke Pelabuhan Lembar, NTB. Dampaknya, jadwal penyeberangan mesti diubah. Bongkar muat penumpang juga dipercepat. Jika biasanya selama 90 menit, kini harus dipersingkat menjadi 45 menit untuk mengantisipasi terjadinya atrean panjang di pelabuhan.Menurut Windra, meski hanya mengoperasikan satu dermaga, penyeberangan tidak akan terganggu. Sebab, selain mengubah pola penyeberangan dan mempercepat bongkar muat, pihaknya juga menyiapkan kapal-kapal berkapasitas besar untuk melayani penyeberangan ke Lembar. (Eka Parananda/balipost) Sumber : http://www.balipost.com/news/2020/01/14/98657/Rusak,Dermaga-II-Pelabuhan-Padangbai...html

Oleh: Eka Parananda

14/01/2020

Pengusaha Logistik Protes Tarif Tambahan Sulfur Rendah

Bisnis.com, MAKASSAR – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menolak biaya low sulphur surcharge oleh perusahaan pelayaran pengangkut kontainer.Alasan penambahan tarif/surcharge disebutkan sebagai penyesuaian kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub No. SE.35/2019.Ketua ALFI Sulselbar Syarifuddin Sahrudi mengatakan pengenaan biaya tambahan tersebut berdampak terhadap volume pengiriman barang di Terminal Peti Kemas Makassar."Pengusaha menahan diri untuk mengirim barang karena kesulitan menentukan tarif. Ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat," jelas pria yang akrab disapa Ipo tersebut di Makassar pada Senin (13/1/2020).Dia menjelaskan jika ini tetap dibiarkan, akan terjadi inflasi atas dampak sirkulasi logistik yang terbengkalai. "Ekonomi akan melemah, karena ekononi satu negara pasti ditunjang oleh distribusi yang efektif dan efisien."Ipo menilai penambahan tarif pengangkutan kontainer tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik. "Di satu sisi kita ingin memotong biaya logistik, tapi di sisi lain dipersulit dengan biaya tambahan seperti ini."Dia berpandangan tarif tambahan itu pun terlalu tinggi. Dia memberi contoh jalur Makassar-Surabaya, mencapai Rp400.000 hingga Rp500.000 per kontainer, bahkan jalur Makassar-Maluku tembus Rp1 juta.Sekadar diketahui, surat edaran Dirjen Hubla No. SE.35/2019 menyatakan bahwa setiap kapal baik berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 persen m/m.Surcharge dikenakan terhadap kapal yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan kemudian biaya itu dibebankan lagi ke pebisnis logistik.Kewajiban menggunakan sulfur rendah itu merujuk pada sejumlah aturan di antaranya International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol Convention) Annex VI Regulation 14 dan  IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water.Kemudian juga merujuk pada Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Dirjen Hubla No. UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.Sumber : https://sulawesi.bisnis.com/read/20200113/540/1189812/pengusaha-logistik-protes-tarif-tambahan-sulfur-rendah

Oleh: Sitti Hamdana Rahman

13/01/2020

General cargo ship sank in Java sea, 14 crew safe

General cargo ship KM EL No.2 with 14 crew was reported as missing on Jan 11 in Belitung island waters, Indonesia, Java sea. The ship loaded with cement and construction materials was en route from Jakarta to Pontianak, western Kalimantan. The ship sank on Jan 12 after developing list due to cargo shift, being caught in rough seas. Judging from video, she’s resting on bottom on more or less even keel. All 14 crew rescued, safe. General cargo ship KM EL No.2, MMSI 525022055, dwt 1542, built 1990, flag Indonesia, manager ALIET SAKATHA BAHTERA RAHAYU, Jakarta.Source : https://maritimebulletin.net/2020/01/12/general-cargo-ship-sank-in-java-sea-14-crew-safe-video/

Oleh: Mikhail Voytenko

26/10/2019

Menhub Bertekad Turunkan Biaya Logistik, Ini Langkahnya

 Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan akan fokus menurunkan biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penyelesaian urusan logistik kini telah dibebankan oleh Presiden pada Kemenhub. Dengan demikian, sejumlah langkah akan dia lakukan.Saat ini, biaya logistik Indonesia berkisar 24% terhadap PDB, jumlah tersebut jauh dari target 2019 yang diharapkan dapat mencapai 16% dalam cita-cita Sistem Logistik Nasional (Sislognas)."Ada tiga hal yang dilakukan, di laut saya minta petakan barang-barang yang dari Jakarta itu tujuannya ke mana, ke China, Eropa, atau Amerika. Karena apa, kalau barang itu kita tahu di situ, maka kita bisa kerja sama dengan operator untuk memberikan substitusi [pelayanan pengiriman]," jelasnya, Rabu (23/10/2019).Dia mengatakan Indonesia kalah dari Singapura dalam urusan logistik laut terutama karena frekuensi kapal dari dan menuju Singapura yang tinggi. Frekuensi tinggi ini membuat semakin banyak orang yang menggunakannya dan semakin murah pula ongkos yang diberikan."Nah kita mau seperti itu, kalau kita petakan baru bisa kita buat. Minggu lalu kan sudah ada yang dari Korea [kapal datang]. Nah itu yang harus ditingkatkan, itu [logistik] yang keluar," terangnya.Langkah kedua, Budi Karya akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan logistik dari sisi regulator seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Kementerian Perdagangan untuk mempercepat aktivitas supply chain atau mata rantai."Saya akan ketemu dengan bea cukai, saya akan kasih pin point, kalau 3 hari ada di pelabuhan, apa masalahnya. Nah, kita mau bicara dengan bea cukai kita selesaikan, dengan perdagangan kita selesaikan," katanya.Terakhir, dia akan memastikan aktivitas dari pelabuhan hingga ke pergudangan itu bagaimana, apa saja yang menjadi kendalanya."Apakah mereka lebih senang di gudang yang di pelabuhan atau apa, karena sekarang yang selama ini hari Sabtu Minggu tidak buka [pelabuhan], sekarang sudah buka," tuturnya. Menurutnya, aktivitas logistik menggunakan perkeretaapian masih membutuhkan waktu untuk dapat ditingkatkan. Budi Karya akan fokus terlebih dahulu pada aktivitas logistik melalui truk. Alasannya, aktivitas truk acap terjadi penumpukan truk di ruas-ruas jalan terutama dekat pelabuhan.Dia menginginkan agar truk-truk ini dapat lebih berdaya guna dan utilisasinya menjadi lebih baik."Saya baru bicara truk saja, karena truk itu kalau kita buat Sabtu Minggu tidak ada [pengiriman barang], dia mengumpul aktivitasnya di Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi seminggu cuma sekali [pengiriman] dia, kalau Sabtu, Minggu [ada kapal merapat di pelabuhan] dia [truk] jadi dua kali, dia tidak menumpuk," ungkapnya.Sumber : JIBI/Bisnis Indonesiahttps://news.harianjogja.com/read/2019/10/24/500/1023007/menhub-bertekad-turunkan-biaya-logistik-ini-langkahnya

Oleh: Rinaldi Mohammad Azka

21/10/2019

Ini Capaian 5 Tahun Kinerja Sektor Perhubungan Laut

RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), R Agus H Purnomo, yang mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan laporan capaian lima tahun kinerja Pemerintahan di sektor perhubungan laut. "Salah satu agenda prioritas yang terdapat di Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional," ujar Dirjen Agus, di Jakarta, Sabtu (19/10).Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen Agus berkesempatan untuk memaparkan capaian 5 tahun kinerja Pemerintah di sektor perhubungan laut dihadapan Menhub, para pejabat tinggi di lingkungan Kemenhub serta awak media."Komitmen kita (Kemenhub) di sektor perhubungan laut dalam membuka keterisolasian dengan memberikan dukungan aksebilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan) melalui penyediaan prasarana," katanya.Agus menjelaskan, sampai saat ini program tol laut telah memiliki 18 rute/trayek ditambah 2 rute/trayek baru di 2019 ini yang mampu menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok berjalan dengan lancar hingga wilayah-wilayah terluar. "Program ini telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan-bahan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di Indonesia Timur," ucapnya. Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Ditjen Hubla juga telah melakukan pengembangan pelabuhan. Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun, Ditjen Hubla telah berhasil menyelesaikan pengembangan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut, pengembangan pelabuhan lain berjumlah 118, pembangunan kapal perintis 104 unit, pembangunan pelabuhan non komersial 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut sebanyak 295 kapal.  "Pengembangan pelabuhan diantaranya pengembangan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung dan proyek tol laut," jelasnya."Dua pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, 2 pelabuhan kelas III dan 1 pelabuhan kelas IV. Implementasi ini dalam upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan melalui digitalisasi melalui cargo service dan passenger service," sambungnya. Ada pun outcome yang dihasilkan dari implementasi inaportnet ini yaitu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagai langkah transparansi waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan, pelayanan lebih cepat yang awalnya 1-3 hari menjadi 30 menit, pelayanan yang lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen dan paperless administrasi, peningkatan pelayanan barang di pelabuhan, tracking document dan container dengan mudah dan transparan, pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest.Agus juga menyatakan bahwa kini pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama sudah diberlakukan sistem 24/7 yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya pelayanan kepelabuhanan dilakukan non-stop tanpa henti. Selain itu, komitmen Ditjen Perhubungan Laut untuk meningkatkan kenyamanan penumpang disamping membangun pelabuhan juga memastikan terlaksananya impleme tasi e-ticketing di pelabuhan secara bertahap.Di bidang perkapalan dan kepelautan, pembangunan sistem pendaftaran kapal dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang maritim melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terus meningkat. Khusus penyelesaian pas kecil bagi kapal tradisional di bawah GT.7 juga terus dilakukan hingga tahun 2019 ini. Di bidang kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu 2015 - 2019, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah tercapai 69 unit dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.Selain itu, ada hal yang membanggakan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama yang memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas  laut di Selat Sunda dan Selat Lombok dimana TSS ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif Juni 2020. Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah ada 400 fasilitas pelabuhan dan 1.572 kapal berbendera Indonesia yang sudah comply dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2020 - 2021 yang pemilihannya akan dilakukan di akhir November 2019 ini. "Indonesia akan maju kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 - 2021. Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat maritim dan stakeholder untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang akan berjuang di IMO bulan November nanti," tutup Agus. [USU]Sumber : https://rmco.id/baca-berita/government-action/20522/ini-capaian-5-tahun-kinerja-sektor-perhubungan-laut

Oleh: RMco.id

17/10/2019

Transformasi Logistik Diharapkan Berikan Banyak Keuntungan

Jakarta, Gatra.com - Data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa lima sektor industri prioritas masih menghadapi masalah logistik. Khususnya, efisiensi dan transparansi end-to-end rantai pasok."Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menetapkan agenda perbaikan alur aliran material di dalam 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0. Selain itu, memetakan kebutuhan teknologi yang memungkinkan adanya traceability, transparansi, dan akuntabilitas end-to-end," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Rabu (16/10).Dalam era revolusi industri ke-4 ini, lanjut Sigit, sektor logistik juga mengalami transformasi dengan beberapa penerapan teknologi. Transformasi logistik 4.0 ini berpengaruh terhadap rantai pasok kelak."Transformasi logistik 4.0 sangat diperlukan mengingat adanya tren sosial dan bisnis meliputi: smart containerization (untuk peti kemas, palet, dan kemasan), flexible manufacturing, fair and responsible logistik, serta cold chain," katanya.Logistik 4.0 diyakini akan mendorong perubahan metode dan cara pertukaran data. Selama ini, metode pertukaran data dilakukan dengan data bilateral yang kurang efisien. Di masa mendatang menjadi platform digital yang meningkatkan keamanan dan kemudahan akses pada informasi rantai pasok secara keseluruhan.Selain itu, logistik 4.0 ini juga bisa meningkatkan kepastian atas keaslian dan imutabilitas dokumen digital. Bahkan, meningkatkan kolaborasi ekosistem dan kepercayaan alur kerja lintas organisasi. Terpenting, terjadi penurunan biaya administrasi yang jauh lebih murah. Sebab mengeliminasi biaya untuk memindahkan dokumen fisik lintas batas internasional.Sigit berharap, dengan adanya transformasi ini, anggaran biaya logistik dapat ditekan. Pasalnya, saat ini biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB)."Serta diharapkan bisa meningkatkan indeks kinerja logistik Indonesia yang saat ini masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, India, dan Cina," pungkas Sigit.sumber : https://www.gatra.com/detail/news/451185/ekonomi/transformasi-logistik-diharapkan-berikan-banyak-keuntunganReporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Flora L.Y. Barus

Oleh: Ryan Puspa Bangsa