Berita Terkini

  Tulis Informasi

26/10/2019

Menhub Bertekad Turunkan Biaya Logistik, Ini Langkahnya

 Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan akan fokus menurunkan biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penyelesaian urusan logistik kini telah dibebankan oleh Presiden pada Kemenhub. Dengan demikian, sejumlah langkah akan dia lakukan.Saat ini, biaya logistik Indonesia berkisar 24% terhadap PDB, jumlah tersebut jauh dari target 2019 yang diharapkan dapat mencapai 16% dalam cita-cita Sistem Logistik Nasional (Sislognas)."Ada tiga hal yang dilakukan, di laut saya minta petakan barang-barang yang dari Jakarta itu tujuannya ke mana, ke China, Eropa, atau Amerika. Karena apa, kalau barang itu kita tahu di situ, maka kita bisa kerja sama dengan operator untuk memberikan substitusi [pelayanan pengiriman]," jelasnya, Rabu (23/10/2019).Dia mengatakan Indonesia kalah dari Singapura dalam urusan logistik laut terutama karena frekuensi kapal dari dan menuju Singapura yang tinggi. Frekuensi tinggi ini membuat semakin banyak orang yang menggunakannya dan semakin murah pula ongkos yang diberikan."Nah kita mau seperti itu, kalau kita petakan baru bisa kita buat. Minggu lalu kan sudah ada yang dari Korea [kapal datang]. Nah itu yang harus ditingkatkan, itu [logistik] yang keluar," terangnya.Langkah kedua, Budi Karya akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan logistik dari sisi regulator seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Kementerian Perdagangan untuk mempercepat aktivitas supply chain atau mata rantai."Saya akan ketemu dengan bea cukai, saya akan kasih pin point, kalau 3 hari ada di pelabuhan, apa masalahnya. Nah, kita mau bicara dengan bea cukai kita selesaikan, dengan perdagangan kita selesaikan," katanya.Terakhir, dia akan memastikan aktivitas dari pelabuhan hingga ke pergudangan itu bagaimana, apa saja yang menjadi kendalanya."Apakah mereka lebih senang di gudang yang di pelabuhan atau apa, karena sekarang yang selama ini hari Sabtu Minggu tidak buka [pelabuhan], sekarang sudah buka," tuturnya. Menurutnya, aktivitas logistik menggunakan perkeretaapian masih membutuhkan waktu untuk dapat ditingkatkan. Budi Karya akan fokus terlebih dahulu pada aktivitas logistik melalui truk. Alasannya, aktivitas truk acap terjadi penumpukan truk di ruas-ruas jalan terutama dekat pelabuhan.Dia menginginkan agar truk-truk ini dapat lebih berdaya guna dan utilisasinya menjadi lebih baik."Saya baru bicara truk saja, karena truk itu kalau kita buat Sabtu Minggu tidak ada [pengiriman barang], dia mengumpul aktivitasnya di Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi seminggu cuma sekali [pengiriman] dia, kalau Sabtu, Minggu [ada kapal merapat di pelabuhan] dia [truk] jadi dua kali, dia tidak menumpuk," ungkapnya.Sumber : JIBI/Bisnis Indonesiahttps://news.harianjogja.com/read/2019/10/24/500/1023007/menhub-bertekad-turunkan-biaya-logistik-ini-langkahnya

Oleh: Rinaldi Mohammad Azka

21/10/2019

Ini Capaian 5 Tahun Kinerja Sektor Perhubungan Laut

RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), R Agus H Purnomo, yang mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan laporan capaian lima tahun kinerja Pemerintahan di sektor perhubungan laut. "Salah satu agenda prioritas yang terdapat di Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional," ujar Dirjen Agus, di Jakarta, Sabtu (19/10).Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen Agus berkesempatan untuk memaparkan capaian 5 tahun kinerja Pemerintah di sektor perhubungan laut dihadapan Menhub, para pejabat tinggi di lingkungan Kemenhub serta awak media."Komitmen kita (Kemenhub) di sektor perhubungan laut dalam membuka keterisolasian dengan memberikan dukungan aksebilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan) melalui penyediaan prasarana," katanya.Agus menjelaskan, sampai saat ini program tol laut telah memiliki 18 rute/trayek ditambah 2 rute/trayek baru di 2019 ini yang mampu menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok berjalan dengan lancar hingga wilayah-wilayah terluar. "Program ini telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan-bahan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di Indonesia Timur," ucapnya. Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi laut yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, Ditjen Hubla juga telah melakukan pengembangan pelabuhan. Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun, Ditjen Hubla telah berhasil menyelesaikan pengembangan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut, pengembangan pelabuhan lain berjumlah 118, pembangunan kapal perintis 104 unit, pembangunan pelabuhan non komersial 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut sebanyak 295 kapal.  "Pengembangan pelabuhan diantaranya pengembangan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung dan proyek tol laut," jelasnya."Dua pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, 2 pelabuhan kelas III dan 1 pelabuhan kelas IV. Implementasi ini dalam upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan melalui digitalisasi melalui cargo service dan passenger service," sambungnya. Ada pun outcome yang dihasilkan dari implementasi inaportnet ini yaitu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagai langkah transparansi waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan, pelayanan lebih cepat yang awalnya 1-3 hari menjadi 30 menit, pelayanan yang lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen dan paperless administrasi, peningkatan pelayanan barang di pelabuhan, tracking document dan container dengan mudah dan transparan, pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest.Agus juga menyatakan bahwa kini pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama sudah diberlakukan sistem 24/7 yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya pelayanan kepelabuhanan dilakukan non-stop tanpa henti. Selain itu, komitmen Ditjen Perhubungan Laut untuk meningkatkan kenyamanan penumpang disamping membangun pelabuhan juga memastikan terlaksananya impleme tasi e-ticketing di pelabuhan secara bertahap.Di bidang perkapalan dan kepelautan, pembangunan sistem pendaftaran kapal dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang maritim melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terus meningkat. Khusus penyelesaian pas kecil bagi kapal tradisional di bawah GT.7 juga terus dilakukan hingga tahun 2019 ini. Di bidang kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu 2015 - 2019, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah tercapai 69 unit dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.Selain itu, ada hal yang membanggakan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama yang memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas  laut di Selat Sunda dan Selat Lombok dimana TSS ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif Juni 2020. Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah ada 400 fasilitas pelabuhan dan 1.572 kapal berbendera Indonesia yang sudah comply dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2020 - 2021 yang pemilihannya akan dilakukan di akhir November 2019 ini. "Indonesia akan maju kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 - 2021. Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat maritim dan stakeholder untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang akan berjuang di IMO bulan November nanti," tutup Agus. [USU]Sumber : https://rmco.id/baca-berita/government-action/20522/ini-capaian-5-tahun-kinerja-sektor-perhubungan-laut

Oleh: RMco.id

17/10/2019

Transformasi Logistik Diharapkan Berikan Banyak Keuntungan

Jakarta, Gatra.com - Data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan bahwa lima sektor industri prioritas masih menghadapi masalah logistik. Khususnya, efisiensi dan transparansi end-to-end rantai pasok."Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menetapkan agenda perbaikan alur aliran material di dalam 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0. Selain itu, memetakan kebutuhan teknologi yang memungkinkan adanya traceability, transparansi, dan akuntabilitas end-to-end," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Rabu (16/10).Dalam era revolusi industri ke-4 ini, lanjut Sigit, sektor logistik juga mengalami transformasi dengan beberapa penerapan teknologi. Transformasi logistik 4.0 ini berpengaruh terhadap rantai pasok kelak."Transformasi logistik 4.0 sangat diperlukan mengingat adanya tren sosial dan bisnis meliputi: smart containerization (untuk peti kemas, palet, dan kemasan), flexible manufacturing, fair and responsible logistik, serta cold chain," katanya.Logistik 4.0 diyakini akan mendorong perubahan metode dan cara pertukaran data. Selama ini, metode pertukaran data dilakukan dengan data bilateral yang kurang efisien. Di masa mendatang menjadi platform digital yang meningkatkan keamanan dan kemudahan akses pada informasi rantai pasok secara keseluruhan.Selain itu, logistik 4.0 ini juga bisa meningkatkan kepastian atas keaslian dan imutabilitas dokumen digital. Bahkan, meningkatkan kolaborasi ekosistem dan kepercayaan alur kerja lintas organisasi. Terpenting, terjadi penurunan biaya administrasi yang jauh lebih murah. Sebab mengeliminasi biaya untuk memindahkan dokumen fisik lintas batas internasional.Sigit berharap, dengan adanya transformasi ini, anggaran biaya logistik dapat ditekan. Pasalnya, saat ini biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB)."Serta diharapkan bisa meningkatkan indeks kinerja logistik Indonesia yang saat ini masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, India, dan Cina," pungkas Sigit.sumber : https://www.gatra.com/detail/news/451185/ekonomi/transformasi-logistik-diharapkan-berikan-banyak-keuntunganReporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Flora L.Y. Barus

Oleh: Ryan Puspa Bangsa

16/10/2019

12 Dermaga di Sekeliling Toba dan 2 Kapal Roro Selesai 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba, Kementerian Perhubungan memproyeksikan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan air.Pada akhir 2020, Kementerian Perhubungan merencanakan pembangunan Bandara Sibisa, 12 dermaga dan dua kapal Roro harus selesai."Di antara lima Bali Baru, Toba adalah ininsiatif yang luar biasa dan mendapat Rp 1 trilun, khusus untuk pembangunan infrastruktur pada Kementerian Perhubungan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan glamorous camping crystal land development di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Dusun Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Senin (14/10).Untuk meningkatkan konektivitas transportasi, Budi mengatakan, Kemenhub akan membenahi bandara di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Pada 2020, runway Bandara Sibisa diperpanjang menjadi 2.000 meter dengan lebar 30 meter.Bandara Sibisa nantinya menjadi tempat mendarat pesawat tertentu, seperti private jet dan pesawat sejenis ATR."Pada 2020, kita akan membangun runway di Bandara Sibisa menjadi sepanjang 2.000 meter dan lebar 30 meter, supaya pesawat-pesawat tertentu seperti private jet dan pesawat sejenis ATR dapat mendarat ke sini," kata Budi.Terminal penumpang Bandara Sibisa yang baru pada tahap pertama ini nantinya akan berukuran 1200 meter persegi. Selain itu Bandara Sibisa juga akan dilengkapi apron berukuran 10x50 meter yang dapat menampung pesawat 3 pesawat sekelas ATR-72.Bandara Sisingamangaraja XII Silangit akan melayani pesawat komersial yang besar. Sedangkan di Bandara Sibisa melayani pesawat yang lebih kecil, seperti ATR-72.Bandara Sibisa saat ini melayani satu penerbangan pada hari Jumat untuk rute Bandara Sitoli, Nias-Bandara Sibisa, Danau Toba, yang dilayani maskapai Aviastar dengan pesawat jenis Twin Otter berkapasitas 18 orang.Selain membenahi Bandara Sibisa, Kemenhub juga akan membangun konektivitas transportasi air dan penunjangnya.Anggaran Kemenhub membangun infrastruktur dan transportasi di Perairan Danau Toba pada 2020 telah disiapkan Rp 1,06 triliun. Sebanyak 12 dermaga dan dua kapal roro akan rampung pada akhir 2020.Duabelas dermaga penyeberangan yang akan dibangun tersebut antara lain di daerah Balige, Muara, Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, Sipinggan, Onanrunggu, Onanbaru, Nainggolan, Bakkara, dan Marbuntoruan."Lalu kapal roro pariwisata yang bisa menampung 500 penumpang. Toba akan menjadi danau yang sibuk menghubungkan satu tempat dengan yang lain. Nanti di terminal itu akan ada bangunan-bangunan tematik Batak dengan kuliner budaya dan lainnya," ujar Menhub.Untuk mendukung penyeberangan, Menhub mengatakan, telah menyiapkan angkutan darat untuk menunjang konektivitas transportasi baik dari Silangit-Ajibata maupun dari Silangit ke kawasan Kaldera, yang baru saja diresmikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.BPODT, Luhut dan Edy Lakukan Peletakan Batu PertamaBadan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba melakukan peletakan batu pertama pembangunan glamorous camping crystal land development di kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Dusun Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Senin (14/10).Peletakan batu pertama dilakukan Dirut BPODT Ari Prasetyo, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi serta perwakilan Raja Bius Motung Sabar Manurung, dan Raja Bius Sibisa, Pahala Sirait.Di sekitar kawasan ini terlihat sedang ada pengerjaan berbagai fasilitas pariwisata. Antar lain, main gate, nomadic cabin, toilet, caldera hill, ckaldera stage, nomadic ecopod, nomadic carapan park, nomadic bell tent, caldera amphiteater, dan caldera plaza.Pada pembangunan industri pariwisata ini, terlihat penandatanganan Conditional Land Used Designation Amanden (CLUDA) oleh investor dan Dirut BOPDT dan juga penandatanganan Prasasti Peresmian Kawasan oleh Menko Maritim.Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya menargetkan, glamorous camping crystal land depelovement selesai pada April 2020. Menpar mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pada 2020 semua infrastruktur di Danau Toba harus selesai."Tanggal 15 Juli 2019, Pak Presiden Jokowi telah menetapkan lima destinasi super prioritas. Danau Toba salah satunya. Instruksi Beliau jelas, ini buat rekan-rekan bupati terutama investor, pada 2020 semua infrastruktur tur dan rutinitas dasar harus selesai. Jadi enggak usah ditanya. Itu instruksi Presiden kepada kami semua. Ketua kelasnya Pak Luhut," ujar Arif, ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan glamorous camping crystal land development.Ia menambahkan, penandatanganan CLUDA yang dilakukan saat ini akan diresmikan Presiden setelah selesai dibangun. Karena itu, pembangunan tersebut ditargetkan harus selesai enam bulan mulai sekarang, atau 20 April 2020.Kepada tujuh investor yang hadir, Arif juga menekankan segera memberikan desing enginering yang akan dibangun. Ia juga mengingatkan agar kepala daerah di kawasan Danau Toba memanfaatkan dana yang dikucurkan pemerintah pusat sebaik-baiknya."Pak Bupati kalau Anda minta, inilah saatnya. Saya ingatkan lagi, ya teman-teman di Danau Toba, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 201 tahun lagi. Jangan disia-siakan. Waktu saya datang ke sini terakhir, anggarannya masih 2,02 triliun dari pemerintah pusat," katanya.Sementara untuk 2020 mendatag, kata Menpar, anggaran untuk Danau Toba sudah ditambah. Jumlah nominal anggaran tahun mendatang mencapai Rp 4 triliun.Antara lain, kata Arif, dalam rangka pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba masing-masing, Kemenhub Rp 1, 06 triliun, PUPR Rp 2,5 triliun, LHK Rp 23 milliar, Kemendes Rp 17 milliar, Bekraf Rp 4,8 milliar, dan Kemenpar Rp 400 miliar."Pak Ari, Dirut BPODT juga Rp 130 milliar. Semua ada anggarannya. Tadi dilaporkan Pak Ari, dulu tujuh yang tanda tangan. Tujuh itu tadinya proyeksinya Rp 6 triliun. Hari ini yang tanda tangan enam. Proyeksinya dua triliun," tambahnya.Sejauh ini, investor telah memberikan dana Rp 2 triliun. Ia menambahkan, untuk menjadikan Danau Toba menuju wisata kelas dunia, warga kawasan Danau Toba harus menawarkan atraksi wisata kelas dunia juga"Puji syukur di sini atraksinya sudah kelas dunia," katanya. Adapun yang sedang dibangun sesuai site plan di Kaldera Sibusa, antara lain 40 unit luxury villa, 40 unit glamour camping, 120 unit luxury suite, dan restoran. Kemudian, viewing deck, wedding chapel, dan main lobby yang semuanya dikerjakan PT Crystal Land Development.Terkait Bandara Sibisa, nantinya dijadikan landasan private jet. Sedangkan Bandara Sisingamangaraja XII di Silangit akan dibenahi. (jun) Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul 12 Dermaga di Sekeliling Toba dan 2 Kapal Roro Selesai 2020, https://medan.tribunnews.com/2019/10/15/12-dermaga-di-sekeliling-toba-dan-2-kapal-roro-selesai-2020?page=all Editor: Liston Damanik 

Oleh: Liston Damanik

03/10/2019

Jembatan Pulau Balang : Jalan Akses Pemprov Digarap Pusat

Bisnis.com, BALIKPAPAN-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR) memutuskan untuk mengerjakan akses jalan jembatan pulau Balang yang menjadi porsi pemerintah provinsi Kaltim.Proyek tersebut telah dikerjakan oleh kementerian PUPR sejak 2016 tetapi belum rampung karena masih terkendala lahan dan akses.Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perum Rakyat Kalimantan Timur Taufik Fauzi mengatakan saat ini tengah berjalan pembebasan lahan sepanjang 17 km untuk jalan akses menuju Balikpapan. Tahun ini pihaknya berfokus untuk menuntaskan pembebasan lahan dan sedang melakukan inventarisasi."Gubernur Kaltim sudah berkirim ke pak menteri  (PUPR) agar akses jalan didanai oleh Kementerian PUPR. Desainnya juga sedang diajukan," jelasnya saat tinjaun IKN ke Pulau Balang Rabu (2/10/2019).Taufik melanjutkan sedang memperhitungkan kebutuhan total pembebasan lahan. Namun, untuk tahun ini dalam pembebasan lahan telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp90 miliar.Saat ini jalur alternatif konektivitas selain menggunakan Feri juga bisa melalui  jalan sepanjang 110 km ke arah KM 38. Jalan tersebut kondisinya belumlah baik sehingga perjalanan dengan jalan tersebut masih memakan waktu hingga 3 jam. Selain itu, pihaknya juga memperkirakan masih membutuhkan anggaran senilai Rp500 miliar untuk merampungkan jembatan dari bentang Penajam Paser Utara hingga Balikpapan. Dana tersebut di luar kontrak konstruksi APBN berjalan senilai Rp1,3 triliun.Taufik memperkirakan proyek jembatan tersebut rampung pada 2021. Penyelasian bentang sepanjang 880 meter teesebut, saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 70%. Namun, target penyelesaian tersebut belum termasuk dengan penyelesaian akses jalan dari Balikpapan dan PPU. "Untuk bentang pendek ada satu sisi yang sudah selesai dan  menggunakan APBD senilai Rp500 miliar," imbuhnya.Adapun jembatan pulau Balang konstruksinya dilakukan oleh konsorsium yang terdiri atas PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan Banguncipta.Proyek ini dibangun untuk nendukung transportasi dari arah pelabuhan peti kemas Kariangau Balikpapan sekaligus mendukung kawasan industri tersebut. Selain itu juga mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota Balikpapan  sesuai dengan jaringan jalan  antar kota yang tidak harus melalui jalan-jalan di dalam kota. Di sisi lain juga membebaskan Penajan (Ibu kota kabuoaten Penajam Paser Utara dari kepadatan arus lalu lintas antar kota.Jembatan pulau Balang terdiri atas Jembatan Utama (Cable stayed) 804 meter, jembatan pendekat (simple Girder) 160 meter, jalan akses dan Oprit 1,969 km serta jalan akses menuju GPI 764,6 meter.Sumber : https://kalimantan.bisnis.com/read/20191002/407/1154778/jembatan-pulau-balang-jalan-akses-pemprov-digarap-pusat

Oleh: Anitana Widya Puspa

28/09/2019

Pelabuhan Labuan Bajo Bakal Ditata, Kapal Kargo dan Pesiar Dipisah

Labuan Bajo - Pemerintah sedang gencar menata daerah yang menjadi tujuan wisata, salah satunya adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini pelabuhan di sana belum tertata rapi karena terminal penumpang dan barang atau kargo masih membaur."Kan ada campur kontainer di situ tuh. Kan kontainer numpuk tuh di pelabuhan toh. Nah itu harus dipisah. Jadi punya dermaga khusus yang untuk barang, yang untuk kontainer," kata Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono di Labuan Bajo, NTT, Jumat (26/9/2019).Dia mengatakan penataan akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sedangkan infrastruktur penunjangnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Jadi nanti akan dibuatkan pelabuhan tersendiri untuk kargo.Baca Juga : Menguak Bisnis Prahu-Hub, Aplikasi Logistik Khusus Kontainer"Di (Kementerian) Perhubungan, DED-nya (detail engineering design) di (Kementerian) Perhubungan, fisiknya di Perhubungan," sebutnya.Jadi nantinya untuk menaik-turunkan penumpang, ada dermaga khusus untuk kapal-kapal mewah seperti yacht dan pinisi."Karena kita mau premium, asumsi kita kan kapal-kapal itu seperti ada yang sekarang kan model-model yacht-yacht gitu tuh, kayak pinisi, kayak yacth. Jadi kita adakan dermaga khusus yacht itu, sama pinisi dan yang lain lah, pokoknya yang bagus-bagus gitu ya kapalnya," jelasnya.Nanti Kementerian PUPR akan melakukan penataan di kawasan sekitar pelabuhan, yaitu di Kampung Ujung."Terus masuk ke dalam kita penataan lagi tuh yang di sekitar Kampung Ujung namanya itu kan," tambahnya.  Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4724010/pelabuhan-labuan-bajo-bakal-ditata-kapal-kargo-dan-pesiar-dipisah

Oleh: Trio Hamdani

27/09/2019

Pascagempa Ambon dan Labuan Bajo, Pelabuhan Tetap Operasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua gempa mengguncang dua wilayah Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan pada Kamis (26/9) pagi yaitu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan magnitude 5,0 SR dan di Ambon, Maluku dengan magnitude 6,8 SR. Pascagempa tersebut, kondisi pelabuhan di kedua wilayah dilaporkan aman dan masih beroperasi normal.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon Yefri Meidison menyatakan, saat ini pelayanan di Pelabuhan Ambon tetap berlangsung walaupun masih tampak sepi oleh para pengguna jasa. “Kami tetap menugaskan petugas piket untuk standby di pelabuhan agar pelayanan pelabuhan tetap berjalan,” kata Yefri dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (26/9).Terkait dengan dampak gempa, saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas pelabuhan apakah terdapat kerusakan signifikan.“Gempa di Ambon pagi ini cukup besar yang mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun di sisi lain, musibah gempa Ambon justru menjadi miniatur indahnya perbedaan dan keberagaaman, di mana warga bahu membahu menolong warga lain yang mengungsi di dataran tinggi tanpa memandang suku, agama, dan ras” tutur Yefri.Sementara itu, kondisi di Pelabuhan Labuan bajo saat ini terpantau aman dan tetap beroperasi normal seperti biasa. “Pasca gempa, Alhamdulillah kondisi infrastruktur dan personil di pelabuhan kami aman serta fasilitas pelabuhan dalam keadaan baik,” ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuan Bajo Dwikora.Bencana alam seperti gempa bumi memang sulit diprediksi kapan terjadinya. Untuk itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menghimbau, seluruh jajaranya khususnya bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga terhadap bencana yang tidak bisa diprediksi.“Khusus untuk UPT di Ambon dan Labuan Bajo, saya minta agar terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional (BASARNAS), dan instansi lainnya untuk memonitor pasca gempa serta bersama-sama menyatukan langkah dalam melakukan penanganan pascagempa,” tegas Agus.Agus berharap, tidak ada lagi gempa susulan di Ambon ataupun di Labuan Bajo, dan negeri Indonesia selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Sumber : https://nasional.republika.co.id/berita/pyfjc7396/pascagempa-ambon-dan-labuan-bajo-pelabuhan-tetap-operasi

Oleh: Agus Yulianto

25/09/2019

Integrasi Jaringan Pelabuhan Turunkan Biaya Logistik

Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Priok milik Pelindo 2, Jakarta, Senin (16/9/2019). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja ROTTERDAM – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Arif Toha, menekankan pentingnya kebijakan integrasi jaringan pelabuhan yang terkoneksi dengan pengembangan kawasan dan infrastruktur.Kebijakan tersebut, menurutnya, penting untuk menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur."Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai back bone sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland," ujar Arif dalam keterangan tertulis Kemenhub, Selasa (24/9).Kebijakan integrasi yang dimaksud adalah kebijakan Integrated Port Network. Bentuknya berupa peningkatan performa di beberapa pelabuhan, seperti di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong.Adapun bentuknya berupa pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran dan pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas.Contoh kebijakannya seperti Pelabuhan Bitung. Arif mengatakan, pelabuhan yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung ini nantinya bisa dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung. Tujuannya, untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya.Menurut Arif, model kebijakan tersebut perlu didukung program pembangunan sektor kelautan yang terarah dan tepat sasaran. Kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia patutnya mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.Pria itu menekankan, semua kebijakan itu harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengarahkan isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda sebagai fokus kerja Kemenhub.“Isu strategis ini  menjadi acuan dan arah kebijakan  transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas, dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur," jelasnya.Sebagai informasi, Indeks Performa Logistik Indonesia berada pada posisi 46 dengan skor 3,15 di 2018. Posisi ini naik dari peringkat 63 dengan skor 2,98 di 2016.Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur melalui berbagai pembangunan yang dilakukan.Pariwisata Melalui Laut Dalam segi perekonomian nasional di bidang maritim, Arif juga menerangkan ada peluang investasi pada bidang pariwisata, selain dari pengembangan kawasan industri. Peluang tersebut melalui dukungan 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.Sejauh ini, terangnya, dukungan telah dilakukan berupa kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata sebanyak 18 pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata atau yacht. Kemudian, dibuka pula 5 pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan melalui kapal pesiar atau cruise ship.Upaya Kemenhub yang masih dilakukan  sejauh ini, sebutnya, adalah optimalisasi pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan skema ini, Pemerintah maupun prakarsa Badan Usaha dapat menyepakati usulan proyek-proyek yang akan dijalani."Saat ini pada sektor transportasi laut, telah dilakukan 2 pilot project KPBU yaitu di pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar Rp325 miliar dan pelabuhan Anggrek, Gorontalo dengan total nilai investasi sebesar Rp275 miliar. Kedua proyek KPBU ini sedang dalam proses penyiapan dokumen KPBU,” terangnya.Di sisi lain, Arif juga menekankan pentingnya konsep EcoPort, konsep operasional pelabuhan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan pengunaan teknologi digital untuk efektifitas dan efisiensi operasional pelabuhan.Teknologi tersebut diterapkan untuk prasarana pelabuhan dan sarana kapal yang digunakan baik untuk pelayanan barang maupun penumpang. Implementasinya diterapkan dalam sistem digital seperti Inaportnet dan E-Ticketing Penumpang. (Agil Kurniadi)Sumber : https://www.validnews.id/Integrasi-Jaringan-Pelabuhan-Turunkan-Biaya-Logistik-yNl

Oleh: Agil Kurniadi

19/09/2019

Harga Bahan Pokok di Sulsel Terancam Naik 50% karena Pencabutan Subsidi Solar

Terkini.id, Makassar – Para pengusaha logistik lintas asosiasi menyiapkan aksi besar-besaran untuk memprotes kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait pembatasan solar bersubsidi.Kebijakan baru BPH Migas yang membatasi penjualan BBM bersubsidi untuk kendaraan truk dinilai tidak sesuai Nawacita pemerintah yang ingin menurunkan ongkos logistik.Para pengusaha logistik di Sulawesi Selatan dan Barat bahkan ancang-ancang akan menaikkan tarif logistik sampai 50 persen jika kebijakan itu berlaku.“Kita beri waktu dua kali 24 jam untuk BPH Migas merevisi kebijakan itu. Jika tidak, hari Senin kita setop aktivitas logistik ke pelabuhan. Kedua, jika tidak direvisi terpaksa kita juga akan lakukan penyesuaian tarif dengan (kenaikan) sampai 50 persen dari tarif yang berjalan saat ini,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar, Syaifuddin Sahrudi sat rapat bersama pengusaha logistik lintas asosiasi,Rabu 18 September 2019.Untuk diketahui, BPH Migas telah menerbitkan Surat Edaran penggunaan solar bersubsidi dengan Nomor 3865E/Ka BPB/2019 tertanggal 29 Agustus 2019.Surat tersebut membatasi jumlah pengisian solar bersubsidi kategori truk angkutan barang dengan jumlah roda 6 ke bawah. Selain itu, aturan tersebut juga membuat sejumlah SPBU menghentikan pengisian solar bersubsidi ke angkutan barang terhadap truk dengan jumlah roda lebih dari 6, khususnya truk trailer pengangkut komoditas ekspor impor.Baca Juga : Menguak Bisnis Prahu-Hub, Aplikasi Logistik Khusus KontainerTerancam Naik 50 PersenWakil Ketua ALFI Sulselbar, Tirta, mengungkapkan wajar saja jika tarif logistik akan naik 50 persen.“Karena ketika sopir-sopir truk beralih dari solar subsidi ke nonsubsidi, itu kenaikan ongkosnya sampai 100 persen,” kata dia.Saat ini, harga solar nonsubsidi atau pertamina dex, berkisar Rp 10.200 hingga Rp 10.800 per liter, sesuai pasar. Sementara, solar bersubsidi yang selama ini digunakan truk-truk logistik harganya sebesar Rp 5.400.“Dari Rp 5.400 ke Ro 10.800, itu sampai 100 persen,” katanya.“Kita protes, karena ini cuma berlaku di luar Jawa. Jakarta dan Surabaya tidak berlaku. Di sisi lain, masih banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi. Mengapa cuma truk angkutan barang yang dibatasi,” lanjut dia.Pengusaha Truk Hentikan AktivitasSudah dalam tiga hari terakhir, sejumlah mobil truk harus menghentikan operasinya, lantaran tidak dilayani oleh SPBU untuk pembelian solar bersubsidi.“Teman-teman pengusaha truk menghentikan aktivitasnya dulu karena berhitung biaya. Kalau beli pertamina dex (nonsubsidi), nanti justru rugi,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulselbar Sumirlan saat rapat lintas asosiasi.Dia pun meminta pemerintah di Sulsel untuk memikirkan masalah ini.“Siapapun pemimpin di Sulsel kalau setuju kebijakan ini berarti tidak memikirkan rakyatnya,” kata dia yang didampingi Ketua BPD Organda Sulsel, Darwis Rahim.Kata dia, harga kebutuhan barang pokok sangat bergantung harga logistik.Edaran BPH MigasDalam surat edaran bernomor 3865.E/Ka BPH/2019, Kepala BPH Migas M Fanshullah Asa menyebutkan, kendaraan angkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertmbangan dengan jumlah roda lebih dari enam dilarang membeli solar JBT (bersubsidi).Sementara, kendaraan dengan roda 6 ke bawah, pembeliannya dibatasi.Sumber : https://makassar.terkini.id/harga-bahan-pokok-di-sulsel-terancam-naik-50-karena-pencabutan-subsidi-solar/

Oleh: Hasbi Zainuddin

10/09/2019

Asosiasi Maritim Logistik dan Transportasi Usulkan Reformasi Aturan Kepelabuhanan

JAKARTA - Konsep pembangunan hukum kemaritiman Indonesia masa depan dinilai memerlukan adanya undang-undang (UU) Kepelabuhanan tersendiri, yang terpisah dengan UU Pelayaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Masyarakat Maritim, Logistik dan Transportasi atau Indonesia Maritime Logistic Transportation (IMLOW) Achmad Ridwan Tento mengatakan, UU Kepelabuhanan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian politik dan hukum yang berkaitan dengan investasi, tenaga kerja, perdagangan maupun kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan. Dia mengusulkan, UU Kepelabuhan tersebut mencakup adanya Badan Otoritas Pelabuhan (OP) yang independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan kata lain, peran dan fungsi OP perlu diperkuat. "Kami usulkan OP harus berada dalam satu badan setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian dengan menjadikannya Badan Otoritas Pelabuhan (BOP), diharapkan bisa sebagai lembaga yang independen dalam mengawal dan mengawasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (9/9/2019). Menurutnya, dalam substansi UU No 17/2008 tentang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan yang diamanatkan untuk bisa menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan, sama sekali tidak diberikan kewenangan tertinggi meskipun pelabuhan dikenal sebagai pintu masuk atau urat nadi perekonomian. Ridwan mengatakan, IMLOW juga telah menyampailan usulan tersebut menindak lanjuti Surat No B–816 M/Sesneg/D-1/HK.00.02/09/2019, untuk memberikan masukan regulasi prihal hukum kepelabuhanan kepada pemerintah dalam rangka regulasi yang perlu direvisi guna mendukung penciptaan dan pengembangan usaha khususnya terkait tenaga kerja, investasi maupun perdagangan. Dia menambahkan bahwa UU Kepelabuhanan bertujuan memberikan arah yang pasti secara politik dan hukum dalam pengembangan pelabuhan sebagai upaya meningkatkan daya saing secara global. Terkait regulasi hukum kepelabuhanan, imbuhnya, negara disebut perlu memiliki sikap guna membuat kebijakan yang baru, yakni memisahkan antara UU Kepelabuhanan dengan UU Pelayaran, mengingat peraturan hukum kepelabuhanan saat ini masih menggunakan pola lama, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah sampai ke revolusi industri 4.0 sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo. IMLOW menilai, perlunya pemisahan regulasi kepelabuhanan dengan regulasi pelayaran, adalah suatu keharusan yang mendesak lantaran turunan PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan tak berbeda jauh dari UU No 17/2008 tentang Pelayaran. "Lingkup ini, adalah bagian besar dari politik hukum pembentukan hukum kemaritiman, yang merupakan alat, merespons bagaimana hukum yang dicita-citakan mampu mengatur kepelabuhanan masa depan," pungkasnya. Pelabuhan disebut berperan strategis pada proses menciptakan efisiensi usaha melalui kontribusi pelabuhan dalam melakukan penekanan terhadap distribution cost yang akan berdampak pada daya beli, hingga berimplikasi daya saing, multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional. Pelabuhan merupakan sarana penghubung utama antara pusat distribusi, produksi dan pasar baik untuk skala global maupun regional. "Maka, pemisahan yang tegas antara fungsi produksi dengan distribusi dan transportasi yang mengarah pada spesialisasi akan dapat meningkatkan daya saing produk," tutupnya. Untuk diketahui, selama ini kewenangan tertinggi yang ada pada OP belum dibekali dukungan legalitas sebagai undang-undang tersendiri. Konsekuensinya, penguatan peran lembaga tersebut sebagai regulator terkesan terabaikan.(fjo)Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1437836/34/asosiasi-maritim-logistik-dan-transportasi-usulkan-reformasi-aturan-kepelabuhanan-1568014885

Oleh: Ichsan Amin

09/09/2019

Menguak Bisnis Prahu-Hub, Aplikasi Logistik Khusus Kontainer

Jakarta, IDN Times - Menjamurnya bisnis online shop di Indonesia, juga menjadi peluang bagi bidang logistik atau jasa pengiriman barang. Salah satu perusahaan yang menangkap peluang ini adalah Prahu-Hub.Direktur Utama Prahu-Hub, Benny Sukamto mengatakan, perusahaan aplikasi jasa pelayanan logistik khusus kontainer untuk perdagangan antar pulau ini, sejatinya sudah berdiri sejak tahun 2017. Tujuan hadirnya marketplace ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin mengirim kontainer dengan cepat dan aman."Kita mulai di laut 2017, jadi saat ini kita sudah jalan, konsep awalnya kita ini dari 2003 memang di bidang logistik pertama kontainer, kita sering mendapat pertanyaan dari pengiriman jasanya, bagaimana sih cara kirim dari Medan ke Banjarmasin dan sebagainya," katanya kepada IDN Times.1. Konsumen bisa cek harga dan rute perjalananMenurut Benny, Prahu-Hub bersifat transparan. Hal tersebut sejalan dengan slogan Prahu Hub yang mudah aman dan murah. Pengirim bisa mengecek barang dan harga kapan saja, guna menghindari masalah, seperti adanya tambahan biaya."Transparan kenapa? Karena harga dan jadwal jelas-jelas tertulis di depan, jadi gak ada ceritanya setelah kita bayar maaf ya biayanya kurang, itu komitmen yang kita minta dari partner kita," ucapnya.Selain itu, Benny memaparkan perusahaan rintisan miliknya ini, juga bersifat cepat dan nyaman. Lantaran, konsumen kapan saja bisa mengecek harga dengan waktu yang cepat. Ia menambahkan, jika rute perjalanan sudah tersedia, harga pun langsung bisa terlihat."Kalau memang rute itu belum ada memang ada waktu tunggu di kita, maksimal 1 kali 24 jam sudah ada jawaban dari partner untuk rute tertentu yang diminta," jelasnya.2. Proses transaksi bisa dipantauYang lebih menarik, proses transaksi ini bisa dipantau secara real time. Bahkan pihak Prahu-Hub akan mendokumentasikan dokumen yang akan dikirim melalui logistik tersebut, nantinya pengirim barang dapat mengecek dokumentasi tersebut melalui sistem yang telah dikirimkan oleh pihak Prahu-Hub.Benny menuturkan, pihaknya juga akan menginformasikan setiap pergerakan yang terjadi, mulai dari pemesanan hingga sampai ke tujuan. Pergerakan itu, dikirimkan melalui email dan juga aplikasi pesan WhatssApp."Di dalam sistem ada dokumen, yang berhubungan dengan itu (barang yang dikirim), dia bisa lihat kondisi kontainernya seperti apa sehingga pada saat sampai tempat tujuan, bisa dilihat nomor kontainernya jangan-jangan kontainer yang lain lagi," ucapnya.3. Fokus pada pasar dalam negeriSaat ini, layanan Prahu-Hub tersedia hampir di seluruh Provinsi Indonesia, hanya saja Prahu-Hub masih berfokus memperluas pasar di dalam negeri daripada ke luar negeri.Salah satunya, karena Prahu-Hub juga ingin mendukung program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia menyebutkan, tol program laut saat ini seluruhnya sudah full digital."Kita juga dipanggil Kementerian Perhubungan laut, untuk mencari cara agar program tol laut pak Jokowi bisa digital. Mereka minta kita presentasi, kalau tertarik oleh konsepnya mereka minta didigitalkan agar semua bisa dikontrol. Tol program laut Jokowi 2018 sudah full digital, tapi kita memang gak pakai brand Prahu-Hub di mereka, kita pakai Informasi Muatan dan Ruang Kapal," jelasnya.Sebelumnya, program tol laut digagas Joko "Jokowi" Widodo, sejak tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan harga pangan yang mahal di luar pulau Jawa.Prahu-Hub Sumber : https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/menguak-bisnis-prahu-hub-aplikasi-logistik-khusus-kontainer/full

Oleh: Auriga Agustina

30/08/2019

Sulsel Jadi Penyangga Logistik Ibu Kota Baru, Saatnya Berbenah

Terkini.id, Makassar – Sulawesi Selatan menjadi daerah penting untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru yang direncanakan di Kalimantan Timur.Dengan posisi yang bersebelahan dengan Kalimantan Timur, Sulsel menjadi salah satu daerah penyangga untuk memenuhi kebutuhan logistik di Ibu Kota Baru.Berbagai kebutuhan logistik Kalimantan Timur selama ini banyak disuplai dari Sulsel, seperti sayuran hingga material bangunan seperti semen.Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar, Syaifuddin Saharudi mengungkapkan, semua pihak terkait di daerah ini harus berbenah untuk menyambut hadirnya Ibu Kota baru.“Di Sulsel sedang dibangun pelabuhan berskala besar Makassar New Port (MNP). Selama ini, suplai barang dari Sulsel ke Kaltim itu sudah berjalan dengan jalur pelayaran kapal Balikpapan-Parepare yang intens dan terjadwal,” terang Ipho, sapaan Syaifuddin Saharudi, Kamis 29 Agustus 2019.Ke depan, tentu kebutuhan suplai logistik makin besar karena kebutuhannya yang makin tinggi.“Ketika mobilisasi ASN dan berbagai perangkat pemerintah pusat ke Kaltim meningkat dan proses konstruksi sudah dimulai, tentu semua pihak di Sulsel harus siap-siap. Apakah kita mau ikut berperan atau cuma menjadi penonton?” katanya. Sumber : https://makassar.terkini.id/sulsel-jadi-penyangga-logistik-ibu-kota-baru-saatnya-berbenah/

Oleh: Hasbi Zainuddin

Kontak dan Informasi

Untuk pertanyaan apa saja mengenai Prahu-Hub silahkan hubungi :

Email : cs@prahu-hub.com
Telp : 031 - 7482307
Telp & Whatsapp : (0811) 3457-863

All Rights Reserved. Versi 2.28-0509 LIVE - 24102019

Social Media