Berita Terkini

  Tulis Informasi

29/08/2019

Tol Laut Jokowi Dievaluasi, Apa Hasilnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengevaluasi pelaksanaan program Tol Laut. Hal ini berkaitan dengan angkutan balik yang kosong alias tanpa muatan. Selama ini saat berangkat dari NTT, kapal membawa sapi hidup ke Jakarta dan sekitarnya, tapi saat kapal kembali ke NTT, tak ada muatan. Budi Karya mengevaluasi soal mekanisme pengiriman. Khusus untuk kapal ternak, sejauh ini dia mengklaim okupansi atau tingkat keterisian sudah cukup menggembirakan, terutama pada trayek dari Nusa Tenggara Timur (NTT). "Kemarin ada suatu berita gembira. Bayangin, dari NTT itu setiap tahun ada 70.000 sapi yang diangkut ke Jakarta. Dan setiap angkutan itu berlangsung dengan baik. Okupansinya 100% terus," kata Budi Karya di kantornya, Jumat (23/8/2019).  Bahkan, lanjut dia, pengelola Tol Laut khusus kapal ternak di NTT sampai memberikan kuota. Sebab, permintaannya lebih dari kuota yang dipatok 70.000 sapi per tahun.  "Oleh karenanya kita akan berdayakan angkutan ternak ini dengan suatu mekanisme yang lebih bagus. Kita ingin bawa itu bukan bawa sapi, tetapi daging frozen (beku)," imbuhnya. Dengan demikian, daging beku itu bisa dikirim menggunakan kapal angkutan peti kemas atau kontainer. Langkah ini sekaligus sebagai solusi angkutan balik Tol Laut yang selama ini dari timur ke barat sering tanpa muatan.  "Supaya apa, daging frozen itu bisa diangkut menggunakan Tol Laut yang selama ini Tol Laut itu kosong dari timur ke barat, evaluasinya itu," pungkasnya. (hoi/hoi)Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20190823154815-4-94245/tol-laut-jokowi-dievaluasi-apa-hasilnya

Oleh: Muhammad Choirul Anwar

22/08/2019

Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang Berbasis Digital Mulai 27 Agustus

Lampung77.com – Layanan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung, sebentar lagi rencananya sudah akan menggunakan sistem berbasis digital.General Manager (GM) Pelindo (IPC) II Cabang Panjang Drajat Sulistyo, mengatakan digitalisasi pada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang rencananya sudah mulai diterapkan pada 27 Agustus 2019.“Kami akan Go Live sistem bahwa Terminal Peti Kemas kita (Pelabuhan Panjang) akan semi-automation. Itu benar-benar digital dan tersistem. Jadi tidak lagi orang yang bicara, tapi sudah sistem dan digitalisasi,” kata Drajat, saat diwawancarai Lampung77.com, usai acara Digital Talk di GSG Universitas Lampung, Rabu (21/8/2019).“Tanggal 27 Agustus, insyaallah sudah Go Live,” lanjut Drajat.Terobosan berbasis digital di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang itu disebut merupakan yang pertama di Sumatera. “Terminal di Medan saja belum. Iya (pertama di Sumatera),” jelasnya.Sementara itu, saat menjadi pemateri pada acara Digital Talk tersebut, Drajat juga memaparkan secara komprehensif soal Pelabuhan Panjang.Drajat menjelaskan bahwa di Sumatera, Pelabuhan Panjang adalah salah satu yang terbesar dan mempunyai fasilitas yang paling bagus.Di Pelabuhan Panjang, bahkan ada kapal besar dengan muatan 4.000 kontainer yang melakukan bongkar muat.“Ada dua terminal peti kemas dan curah kering di Pelabuhan Panjang. Itu isinya adalah kapal-kapal asing, kapal-kapal internasional,” ujarnya.“Di sumatera, Pelabuhan Panjang adalah salah satu yang terbesar. Pelabuhan panjang bahkan yang terlengkap di Indonesia,” lanjutnya.Berikut Fasilitas Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang:1. Quay Container Crane (QCC) 01 (30,5 Ton-Single Lift) 2. Quay Container Crane (QCC) 02 (30,5 Ton-Single Lift) 3. Quay Container Crane (QCC) 03 (61 Ton-Twinlift) 4. Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 01 (30 Ton-Bukaka) 5. Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 02 (30 Ton-Bukaka) 6. Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 03 (30 Ton-Bukaka) 7. Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 04 (35 Ton-Noell) 8. Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 05 (35 Ton-Noell) 9.Top Loader (30,5 Ton) 10. Side Loader (7 Ton) 11. Head Truck (40 Ton) 12. Chasis (40 Feet) 13. Forklift Diesel 2 Ton (2 Ton) 14. Forklift Diesel 3 Ton (3 Ton) 15. Forklift Diesel 5 Ton (5 Ton) 16. Forklift Diesel 10 Ton (10 Ton) 17. Forklift Diesel (15 Ton)Sumber data fasilitas: panjangport.co.id(Nef-L1)Sumber : https://www.lampung77.com/terminal-peti-kemas-pelabuhan-panjang-berbasis-digital-mulai-27-agustus/

Oleh: Iyar Jarkasih

22/08/2019

Usai Serahkan Sertifikat, Presiden Jokowi Tinjau Pelabuhan Peti Kemas NTT

Tutwuri.id – Usai menyerahkan 2.706 sertifikat hak atas tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pelabuhan Peti Kemas, Tenau, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (21/08/2019). Dalam kesempatan ini, Presiden memasuki kapal pengangkut ternak KM Camara Nusantara 3.“Ya ini, yang pertama kita mau cek dulu pelabuhan dan kita melihat kapasitasnya masih sedikit longgarlah. Dari berapa tadi?  110 ribu teus per tahun, kapasitas masih 240 ribu teus per tahun. Artinya, kurang lebih masih ada waktu longgar 7 tahun untuk, apa, pelabuhan yang ada di Kupang ini,” kata Presiden Jokowi.Presiden bersyukur, dari 6 kapal ternak yang berjalan, 5 itu dari NTT, 5 kapal dari NTT, dan, per tahun bisa kirim ke Jawa terutama ke Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 70 ribu sapi.Presiden berharap, ke depan Pelabuhan Tenau ini akan bisa dikembangkan ke internasional. Mungkin untuk hub di sebelah timur, kalau kajiannya selesai akan berbeda.Mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan itu antara lain Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur NTT Victor Leksodat.Sumber: http://www.tutwuri.id/2019/08/21/usai-serahkan-sertifikat-presiden-jokowi-tinjau-pelabuhan-peti-kemas-ntt/

Oleh: Redaksi

21/08/2019

Pembangunan Sudah 40%, Pelabuhan Patimban Ditarget Beroperasi April 2020

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat sudah terealisasi 40%. Pelabuhan peti kemas dan terminal kendaraan penyokong pelabuhan Tanjung Priok ini ditargetkan sudah bisa beroperasi secara bertahap pada April 2020.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo memastikan pengoperasian pelabuhan Patimban usai menandatangani nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub bersama Pemerintah Kabupaten Subang di Jakarta, Selasa (20/8/2019).  “Jadi sudah kepastian juga dengan Pak Bupati Subang untuk mendukung pengoperasian Pelabuhan Patimban ini melalui sumber daya yang ada. Pelabuhan ini pada akhirnya kita harapkan mampu menghidupkan potensi ekonomi di Kabupaten Subang,” ujarnya. Agus menjelaskan, sebelum April 2019 pembangunan kontruksi pelabuhan ini sudah bisa selesai. Saat ini proses pembangunan dilakukan dalam rangka mendukung penyelesaian tersebut terkait jalan akses ke pelabuhan yang pembangunannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  “Sekarang itu jalur aksesnya sudah dikerjakan, cuma memang belum selesai semua. Kira-kira progres pembangunannya juga sudah 40%,” ucapnya.  Bupati Subang, Ruhimat mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban.  “Ya kita libatkan masyarakat melalui tenaga kontruksi yang ada. Nantinya jika selesai, juga peruntukannya untuk masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja,” ujar dia.  Dia menambahkan, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat juga terus berkoordinasi melakukan upaya-upaya penyelesaian di tingkat pusat.  “Kalau ada yang tidak sesuai dengan kemampuan kami di Pemkab, ya kita koordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya akses jalan, karena keterbatasan APBD kita meminta bantuan pemerintah pusat,” tuturnya.  Sementara, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban, Anwar mengatakan, pengoperasian Pelabuhan Patimban pada April 2020 akan resmi pada tahap terminal kendaraan (car terminal).  “Mungkin pengoperasian awal belum full ya masih setengahnya untuk terminal kendaraan, yakni 300.000 kendaraan dari rencana 600.000 kendaraan (CBU),” ucapnya.  Sebagai informasi, pembangunan pelabuhan Patimban dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama Pelabuhan Patimban melayani 3,5 juta peti kemas di Terminal Peti Kemas (TEUs) dan 600.000 kendaraan (CBU).  Sedangkan tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta TEUs, serta tahap ketiga akan meningkat hingga 7,5 juta TEUs.

Oleh: Ichsan Amin

20/08/2019

Saat 2 Alibaba Netpreneurs Berkolaborasi Wujudkan Logistik 4.0 di Indonesia

WE Online, Jakarta -Penyedia layanan gerbang pembayaran online atau payment gateway, Faspaymenandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Prahu-Hub guna memberikan solusi pembayaran online untuk para pebisnis logistik di Indonesia. Kerja sama ini demi mendukung kemajuan industri logistik 4.0 di Indonesia.Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Eddy Tju (CEO Faspay) dan Benny Sukamto (CEO Prahu-Hub) pada Rabu (7/8/2019) di Hangzhou, China dalam rangkaian acara Alibaba Netpreneur 2019."Melalui kerja sama ini, Faspay berharap akan mempercepat dan mempermudah proses pembayaran para pelaku usaha yang merupakan pengguna jasa dari Prahu-Hub. Faspay juga berharap kerja sama ini akan mendukung angka pertumbuhan jumlah pengguna jasa Prahu-Hub. Seiring dengan hal itu akan membantu pemerintah mewujudkan program Logistik 4.0," ujar Eddy Tju, CEO Faspay.Selain itu, Eddy menambahkan, "Dampak yang berkesinambung juga diharapkan akan terjadi pada ekonomi Indonesia karena kemudahan dalam industri logistik dan pembayarannya akan mendorong para pelaku usaha berpartisipasi dalam terwujudnya ekonomi digital yang jadi salah satu program pemerintah Indonesia."Eddy Tju dan Benny Sukamto bertemu pada Alibaba Netpreneur 2019 yang berlangsung pada 29 Juli hingga 7 Agustus 2019 di markas Alibaba di Hangzhou, China, setelah menjadi 50 pengusaha terpilih yang diutus oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk menghadiri acara tersebut.Keduanya pun menyandang gelar Netpreneurs (peserta dan lulusan program) setelah menjalani program 'Alibaba Netpreneur Training Indonesia' angkatan I yang digelar selama 10 hari.Asal tahu saja, Faspay merupakan salah satu subsidiari dari Astel Group. Perusahaan ini dapat memproses berbagai macam metode pembayaran online, seperti kartu kredit, internet banking, virtual account, mobile banking, e-money, retail payment hingga kredit online.Hingga saat ini perusahaan mengklaim telah memproses lebih dari dua juta transaksi setiap tahun untuk lebih dari 100 bank, baik nasional maupun lokal di Indonesia.Sementara Prahu-Hub merupakan salah satu online forwarder marketplace di Indonesia yang lahir pada 2017, dan merupakan salah satu produk dari PT Indotank. Prahu-Hub fokus pada platform marketplaceuntuk mendekatkan antara pengguna dan penyedia layanan logistik.Saat ini perusahaan mengaku telah melayani hampir semua rute pelabuhan di Indonesia, baik layanan door to door, door to port, port to door maupun port to port dengan sistem yang mudah dimengerti dan transparan.Tag: Faspay, Prahu-Hub, Startup, Alibaba Business SchoolPenulis/Editor: RosmayantiFoto: FaspaySumber : https://www.wartaekonomi.co.id/read242242/saat-2-alibaba-netpreneurs-berkolaborasi-wujudkan-logistik-40-di-indonesia.html 

Oleh: Rosmayanti

16/08/2019

Swasta Perlu Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Pelabuhan

JAKARTA - Peran dan keterlibatan swasta yang belum signifikan dalam berbagai proyek nasional mesti diperhitungkan kembali. Misalnya saja, pemberian porsi swasta dalam proyek yang berkaitan dengan sektor kepelabuhanan. “Selama ini memang dimaklumi bahwa pemerintah menugaskan BUMN dalam pengembangan pelabuhan karena percepatan pembangunan nasional,” kata Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto di Jakarta kemarin.  Namun, lanjut dia, ke depannya diharapkan pemerintah juga memberikan peluang yang sama kepada swasta nasional untuk mengembangkan dan mengatur pelabuhan. “Tapi tentunya diharapkan yang dikembangkan adalah proyek yang mempunyai nilai komersial, yang mempunyai return of investment yang cukup,” harap Carmelita. Dia mengatakan, BUMN mendapat penugasan karena pemerintah menghendaki percepatan pembangunan. Sehingga, lanjut dia, keterlibatan swasta saat itu hanya sebagai subkontraktornya. “Kalau BUMNnya bermasalah, tentunya berimbas pada subkontraktor dan para pekerjanya,” ujarnya.  Akan tetapi, menurut dia, kalau BUMN dikembalikan fungsinya sebagai agent of development, di mana bila sebuah proyek sudah berkembang secara komersial. “Hendaknya diberikan kepada swasta untuk dikelola sehingga lebih efisien dan berdaya saing,” katanya. (Sudarsono)

Oleh: Sudarsono

15/08/2019

Memilah Potensi Palaran, Gerbang Samarinda, jika Ibu Kota Pindah ke Kaltim

PROKAL.CO, Palaran jadi wilayah di Kota Tepian yang tidak terkoneksi dengan Sungai Karang Mumus (SKM), namun banjir jadi masalah yang perlu pembenahan sesegera mungkin. Ini terungkap dalam uji publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Palaran, kemarin (13/8).ROBAYU, SamarindaSEBAGAI informasi, kecamatan dengan luas 19.031 hektare itu menjadi salah satu kawasan yang dihinggapi proyek besar. Sebut saja, Pembangunan Tol Balikpapan Samarinda, Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, hingga Jembatan Mahakam Kota (Mahkota II). Apalagi, Palaran menjadi daerah yang diplot pemkot sebagai sentra industri.“Adanya wacana pemindahan ibu kota justru membuat Palaran punya nilai tawar,” ungkap Sugeng Chairuddin, sekretaris Kota Samarinda, kemarin.Kualitas daya dukung dan tampung wilayah perlu ditilik lebih jauh. Mengingat, Palaran pasti jadi pintu masuk Samarinda jika ibu kota pindah ke Kaltim. Karena itu, tata ruang wilayahnya harus kompleks dan menuangkan penataan jangka panjang. “Tapi kami juga butuh masukan masyarakat. Agar ketika RDTR ini dijadikan perda, tak disoal,” ucapnya.Dengan begitu, hasil uji publik ini nantinya, bisa memberi sinyal ke pemkot untuk mengembangkan pembangunan di sana.Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan RDTR Palaran Arif Setiawan menuturkan, banjir di Palaran memiliki kompleksitas sendiri. Adanya perumahan, pertambangan yang menyisakan void (lubang bekas tambang), hingga permukiman yang menjorok ke badan sungai menjadi beberapa muasal banjir di kawasan ini. “Kami masih perlu masukan masyarakat karena banjir di sini memiliki durasi dan tinggi yang berbeda,” tuturnya.Memplot kawasan sesuai porsi jadi diperlukan mengingat lima kelurahan di Palaran perlu pembenahan tersendiri. Semisal penerangan jalan umum (PJU) atau infrastruktur jalan yang masih banyak ditemukan jalan hauling.“Jika tambang tidak lagi beraktivitas, tentu jalan hauling ini bisa beralih rupa jadi jalan umum. Nah, kami masih kumpulkan data dan kebutuhan masyarakat seperti apa,” sebutnya.Dia menerangkan, data yang terkumpul sejauh ini, antara lain pemetaan kawasan kumuh, industri dan UMKM, pertanian, hingga utilitas kebutuhan primer. “Potensinya terbilang luas karena terkoneksi dengan industri nasional dan transportasi regional,” singkatnya.Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah menggelar uji publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rabu (7/8), dan dilanjutkan kemarin. Tiga kecamatan menjadi pembahasan utama yakni Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Palaran, yang bakal dibentuk aturan penataan ruangnya berdasarkan prediksi sektor pengembangannya. (*/ryu/dns/k8) Sumber : https://kaltim.prokal.co/read/news/359501-memilah-potensi-palaran-gerbang-samarinda-jika-ibu-kota-pindah-ke-kaltim.html

Oleh: Robayu

14/08/2019

Pelabuhan Tadden Akan Diresmikan Menteri Perhubungan, Bupati dan Wabup Sampang Gelar Sidak Sore Hari

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Bupati dan Wakil Bupati Sampang menggelar sidak ke Pelabuhan Tadden, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (13/8/2019).Sidak khusus dilakukan oleh orang nomor satu dan dua di Sampang tersebut menjelang dilakukannya peresmian Pelabuhan Tadden yang berada di pesisir Utara Kabupaten Sampang.Sidak yang dimulai pukul 16.00 itu dihadiri oleh kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Branta.Saat di temui, kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Branta, Edi Kuswanto, mengatakan bahwa secara legalitas pelabuhan ini sudah siap dioperasikan.Namun, pihaknya menginginkan pada saat peresmian terdapat louncing."Nantinya Bupati Sampang menghendaki Menteri Perhubungan bisa meresmikan," ujarnya.Untuk kondisi pelabuhan saat ini, dalam segi teknis pihaknya meyakinkan bahwa sudah banyak yang siap untuk di operasikan."Salah satunya penerangan di pelabuhan sudah sangat siap, sehingga nantinya bisa beroperasi di malam hari," tuturnya.Menurut Edi Kuswanto, pihaknya akan memperpanjang bangunan pelabuhan yang saat ini bentuknya seperti huruf 'L' menjadi 'T'.Namun, untuk pembangunan tersebut pihaknya masih melakukan peninjauan pada aktifitas pelabuhan."Kalau aktifitasnya padat kita upayakan menambah bentuk bangunan yang sebelumnya 'L' menjadi 'T'," paparnya.Di tempat yang sama, Bupati Sampang Slamet Junaidi, menyampaikan bahwa peresmian Pelabuhan Tadden yang berada di Desa Tadden tersebut pihaknya masih menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan."Saat ini kita masih menunggu jadwal dari Bapak Menteri Perhubungan," ujarnya.Ia menilai bahwa saat pelabuhan itu diresmikan nantinya akan sangat berpotensi dengan adanya pergerakan perekonomian di Sampang."Pelabuhan ini lintas Sampang dan Probolinggo, insyallah nanti akan ada perkumpulan komoditas perdagangan di Sampang," tegasnya. Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul Pelabuhan Tadden Akan Diresmikan Menteri Perhubungan, Bupati dan Wabup Sampang Gelar Sidak Sore Hari, https://madura.tribunnews.com/2019/08/13/pelabuhan-tadden-akan-diresmikan-menteri-perhubungan-bupati-dan-wabup-sampang-gelar-sidak-sore-hari?page=1. Penulis: Hanggara Pratama Editor: Mujib Anwar

Oleh: Hanggara Pratama

14/08/2019

Babel Bangun Pelabuhan Utama di Tanjung Ular

Pemprov Bangka Belitung saat ini sedang mengembangkan beberapa pelabuhan untuk meningkatkan konektifitas dengan daerah lainSelain mengembangkan Pelabuhan Tanjung Batu di Pulau Belitung, Pemprov Babel akan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Ular di Bangka Barat.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, K.A.Tajuddin mengatakan saat ini pihaknya sedang gencar dalam pembangunan Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Bangka Belitung."Kalau kita banyak memiliki pelabuhan, tentu bukan suatu hal yang aneh, karena  kita kan daerah kepulauan. Pasti butuh banyaknya pelabuhan, baik untuk konektivitas antar pulau maupun antar provinsi," ungkap Tajuddin, Selasa (13/8/2019).Menurut Tajuddin pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular ini menjadi salah satu program pembangunan pelabuhan yang sudah direncanakan Pemprov Babel dan Pemda Bangka Barat sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar provinsi, dan juga diharapkan akan menjadi cikal bakal pelabuhan utama."Jika di Belitung ada Tanjung Batu, maka di Pulau Bangka ada Tanjung Ular. Saya rasa sama kelasnya," imbuh Tajuddin.Tajuddin menambahkan Pelabuhan Pangkalbalam sendiri nantinya akan dioptimalkan menjadi Pelabuhan Samudra atau Pelabuhan Internasional.Tajuddin menjelaskan, beberapa waktu lalu, deputi infrastruktur dari Kementerian Kemaritiman telah datang ke Bangka guna pembahasan Pelabuhan Tanjung Ular lebih lanjut, bahkan sudah mengadakan rapat berapa kali bersama Gubernur Babel. "Mudah-mudahan di tahun depan, alokasi anggaran untuk Pelabuhan Tanjung Ular itu bisa terakomodir di dalam ABPN. Tahun 2019 ini sebenarnya sudah ada kucuran alokasi ABPN untuk Tanjung Ular ini sebesar Rp  2 M. Kemudian pada tahun 2020, diperkirakan akan cair sekitar Rp 96 M. Untuk  tahap satu adalah pembangunan fisik," terang Tajuddin.Ditambahkan Tajuddin  pada tahun depan sudah mulai pengerjaannya, yang penting saat ini telah disiapkan berkasnya untuk masuk dalam APBN."Andai kata nantinya Pelabuhan Tanjung Ular ini sudah terwujud, maka ini sangat luar biasa. Maju sekali nantinya daerah sekitaran pelabuhan ini. Nantinya pelabuhan Tanjung Ular ini akan melayani angkutan barang yang multi purpose, juga untuk pengangkutan curah cair, seperti Pipanisasi. Serta juga bisa menjadi pelabuhan pengekspor beberapa komoditas Babel, baik itu CPO dan komoditi yang lain yang mau diekspor. Karena Pelabuhan Tanjung Ular kedepannya akan dilengkapi dengan kawasan industrinya," tukas Tajuddin.(*)

Oleh: babel hits

12/08/2019

Mangkraknya Pembangunan Pelabuhan, Menghambat Efisiensi Logistik Nasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Setelah pemerintahan Joko Widodo periode pertama cukup agresif menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur dan masih berlanjut hingga tahun ini, selanjutnya pemerintah perlu membangun konektivitas antar daerah, kota dan pulau untuk memangkas biaya logistik, yang pada akhirnya diharapkan mampu mempercepat arus barang dan jasa di dalam negeri.Pembangunan infrastruktur yang cukup massif dilakukan sejak 2015 hingga tahun ini, tidak lagi Jawa sentris namun sudah semakin merata dari Aceh hingga Papua. Bahkan sebagai negara kepulauan, Jokowi sangat konsen dengan kehadiran toll laut termasuk pembangunan pelabuhan sebagai sarana transportasi yang lebih cepat bagi arus barang dan jasa.Sayangnya efisiensi logistic nasional masih jauh dari harapan, karena masih ada beberapa pembangunan pelabuhan yang terkendala karena pemerintah belum mampu menciptakan kepastian hukum bagi investor yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih memaparkan kepastian hukum masih menjadi masalah bagi investasi di Indonesia, meski dalam Ease of Doing Business (EoDB) peringkat Indonesia mengalami perbaikan, namun Indonesia masih kalah dibanding Thailand dan Malaysia yang sudah masuk dalam kategori ‘very easy’‘’Meski peringkat Indonesia sudah naik, namun dalam kenyataannya pengusaha dan swasta belum merasakan sekali komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi, pemerintah masih perlu melakukan perbaikan,’’ papar Lana di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Padahal minat investor swasta lokal maupun asing untuk berinvestasi ke sektor yang berkaitan dengan logistic terus meningkat, jadi pembangunan pelabuhan sebenarnya perlu menjadi prioritas pemerintah, tambah Lana.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama Januari – Juni 2019, tumbuh sebesar 16,4% secara tahunan, lebih besar dibanding realisasi penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh sebesar 4%. Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar diantaranya transportasi, gudang dan telekomunikasi mencapai Rp 71,8 triliun; Listrik, gas dan air mencapai Rp 56,8 triliun, konstruksi sebesar Rp 32 triliun , industri makanan sebesar Rp 31,9 triliun, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 31 triliun.PT Karya Citra Nusantara, salah satu perusahaan swasta lokal yang dimiliki oleh PT Karya Tekhnik Utama dan PT Kawasan Berikat Nusantara, telah mendapat persetujuan untuk membangun pelabuhan Marunda mulai dari pier I, II dan III pada 2005. Namun karena PT KBN, yang adalah badan usaha milik negara (BUMN), tidak mampu mengurus proses perijinan, KCN pun mengambil alih penyelesaian seluruh proses perijinan agar pembangunan dapat segera diselesaikan.  Akibat keterlambatan proses perijinan tersebut, pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2012, akhirnya molor dan diperkirakan akan selesai pada 2023. Saat pembangunan telah dimulai pada 2011, KBN yang memegang 15% saham PT KCN, meminta kenaikan porsi saham menjadi mayoritas dan menggugat KCN atas perjanjian konsesi yang dianggap melawan hukum.   Dengan segala permasalahan hukum yang masih membelenggu, PT KCN tetap konsisten membangun pelabuhan pier I yang sudah beroperasi sejak 2012, dan hingga saat ini sudah menyelesaikan 70% pembangunan pier II, dengan menelan biaya konstruksi sekitar Rp 3 trilin tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. ‘’Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan pier II dan pier III, meski memang aktivitas bongkar muat di pier I sudah turun 60%, akibat berbagai permasalahan hukum yang sedang kami hadapi,’’ kata Direktur Utama KCN Widodo Setiadi.Saat ini KCN tengah menanti keputusan kasasi dari Mahkamah Agung atas kasus hukum yang membelitnya. Sejak mencuatnya kisruh pelabuhan Marunda ini, investor yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia telah menolak untuk menggunakan skema konsesi karena khawatir akan mengalami hal yang sama. Hingga saat ini hanya ada 19 proyek kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan (BUP) yang menggunakan skema konsesi.Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, Minggu (11/8/2019) memaparkan, Indonesia masih membutuhkan kehadiran pelabuhan khusus untuk bongkar muat barang yang mampu melayani kapal diatas 3500 TEUs, karena kapasitas pelabuhan yang ada  saat ini masih terbatas. Selama 2015 – 2018, sudah dibangun 120 fasilitas pelabuhan dan 18 rute konektivitas laut. ‘’Minat investor untuk membangun pelabuhan sebenarnya masih tinggi, namun beberapa investor mundur perlahan karena tidak ada kepastian hukum,’’ kata Tauhid. Investasi pelabuhan sifatnya jangka panjang, sehingga perlu komitmen jangka panjang juga untuk menciptakan iklim yang kondusif, tambahnyaSumber : https://www.industry.co.id/read/54152/mangkraknya-pembangunan-pelabuhan-menghambat-efisiensi-logistik-nasional

Oleh: Herry Barus

10/08/2019

Darmin: Infrastruktur yang ada perlu didorong untuk logistik yang maju

"Pembangunan infrastruktur perlu didorong melahirkan sistem logistik yang lebih maju, ada kereta api, tol laut, kemudian angkutan udara"Jakarta (ANTARA) - Menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan mulai mengoptimalkan infreastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, meskipun pembangunan infrastruktur itu belum rampung 100%."pembangunan onfrastruktur perlu didorong melahirkan sistem logistik yang lebih maju, ada kerreta api, tol laut, kemudian angkutan udara, " Kata Darmin Nasution dalam seminar nasional trasformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan pemerintah memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi hanya 40% yang selesai dibangun dan itu harus cepat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi baik dari pengisaha maupun masyarakat."Contoh di depan mata, Tol jJawa itu belum (rampugn) 100 persen tapi sudah nyambung, tapi kan enggak cukup jalan tol saja", sebutnya.Darmin menjelaskan bahwa pemerintah akan menghubungkan kabupaten dan provinsi di Pulau Jawa dengan jalan tol tersebut, sehungga memudahkan pengiriman logistik sekaligus mengingkatkan daya saing antar daerah."Begitu disambung jalan provinsi, kabupaten apalagi sudah dipertajam antara jalan tol, kereta api dan angkutan laut, ini bisa bersaing, ada daerah yang lebih dekat dengan pelabuhan laut, ada yang lebih cocok kereta api," ungkapnya."Itulah yang kami kmaksud sebagai mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. Itu tinggal diperluas, ada pelabuhan dan sebagainya," tambahannya.Adapun terkait jalur penerbangan domestik yang masih sedikit karena pesawat harus transit di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, lanjut darmin, pemerintah akan merumuskan ulang peta penerbangan agar setiap daerah dapat terhubung lebih mudah. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/1002928/darmin-infrastruktur-yang-ada-perlu-didorong-untuk-logistik-yang-maju#mobile-src

Oleh: Kuntadi

09/08/2019

Kaltim Miliki Pelabuhan Peti Kemas, Diharapkan Industri Berpindah di Calon ibu Kota Baru

Bisnis.com, BALIKPAPAN-- Tim ABC Australia melanjutkan liputan kesiapan insfratruktur Provinsi Kaltim sebagai kandidat calon ibukota dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ke PT Kaltim Kariangau Terminal.Produser ABC Australia Archicco Guillianno, Kepala Biro dan reporter senior David Lipson dilengkapi kameramen Phil Hemingway mengambil gambar di sejumlah titik-titik penting, berkaitan dengan pelabuhan yang telah melaksanakan direct call ini.Direktur utama PT KKT Muhammad Basir mengatakan, Kalimantan Timur memiliki dua pelabuhan peti kemas yang fokusnya pada pengiriman logistik, yakni Palaran Samarinda dan Pelabuhan Kariangau Balikpapan." Insya Allah jika pemindahan ibukota jadi ke sini, industri tentu akan berpindah ke sini."ungkapnya.Sumber : https://kalimantan.bisnis.com/read/20190808/408/1133857/kaltim-miliki-pelabuhan-peti-kemas-diharapkan-industri-berpindah-di-calon-ibu-kota-baru

Oleh: Anitana Widya Puspa

Kontak dan Informasi

Untuk pertanyaan apa saja mengenai Prahu-Hub silahkan hubungi :

Email : cs@prahu-hub.com
Telp : 031 - 7482307
Telp & Whatsapp : (0811) 3457-863

All Rights Reserved. Versi 2.28-0509 LIVE - 24102019

Social Media