Berita Terkini

  Tulis Informasi

08/08/2019

Launcing Pelabuhan Teluk Segintung Oleh Gubernur Ditunda

 KUALA PEMBUANG – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran batal melakukan launcing atas beroperasinya Pelabuhan Teluk Segitung, pada hari jadi Kabupaten Seruyan ke 17 pada 5 Agustus 2019.Pasalnya, Gubernur tidak punya banyak waktu ketika berada di Kuala Pembuang, setelah menjadi irup apel Hari Jadi Kabupaten Seruyan ke 17 dan malakukan pertemuan dengan para pelajar di Kuala Pembuang, Guberur bergagas pulang karena ada agenda lain.“Memang awalnya kita jadwalkan (pak Gubernur), melakukan launcing pelabuhan teluk segintung. Karena tidak punya cukup waktu hingga tidak jadi. Memang untuk operasiobal bongkar muat barang sudah berlangsung lama, tinggal dilauncing saja, kita ambil momen,” kata Sekretaris Daerah Seruyan Haryono, Rabu 7 Agustus 2019.Haryono menyebutkan bahwa tidak dapat memastikan kapan Gubernur bisa kembali datang ke Kuala Pembuang, sekaligus untuk peluncingan pelabuhan Teluk Segintung.“Nanti akan kita koordinasikan lagi. Karena kita tidak tahu kapan (ada waktu) pak gubernur, karena banyak kesibukan beliau. Secara fisik di lapangan memang segitung sudah mulai bongkar muat dan sebagainya,” jelasnya.Ia menambahkan bahwa sudah lama izin operasional keluar dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perbubungan Laut dengan menunjuk Unit Penyelenggaraan Pelabuhan atau UPP sebagai kuasa penuh dari penyelenggaraan kegiatan di lapangan.(en/matakalteng) Sumber : https://www.matakalteng.com/daerah/seruyan/2019/08/08/launcing-pelabuhan-teluk-segintung-oleh-gubernur-ditunda

Oleh: matakalteng

07/08/2019

PUSAT LOGISTIK BERIKAT : Solusi atau Pembawa Masalah?

Salah satu poin utama dalam Paket Kebijakan Ekonomi II dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.85/2015 sebagai revisi PP 32/2009 tentang Penimbunan Berikat adalah lahirnya pusat logistik berikat (PLB).Kelahiran PLB alias gudang logistik multifungsi ini selain dimaksudkan untuk menekan biaya dan transportasi logistik, juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik.Gudang logistik multifungsi ini biasanya digunakan importir dan eksportir untuk menyimpan barang-barang dari luar wilayah pabean Indonesia dan/atau dari tempat lain di wilayan pabean Indonesia.Sejumlah pihak menilai bahwa keberadaan PLB, yang penuh fasilitas dan kaya insentif fiskal itu, secara langsung dan tidak langsung, dinilai sukses dalam menekan dwelling time.Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, persoalan baru pun muncul sebagai imbas lahirnya PLB. Pasalnya, saat ini PLB disinyalir sebagai salah satu titik merembesnya barang-barang impor, di seperti tekstil dan produk tekstil ke pasar domestik.Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), menilai bahwa potensi PLB sebagai titik merembesnya bahan baku impor ke pasar domestik sangat mungkin terjadi. Pasalnya, PLB memiliki kendala utama dalam hal pengawasan.Menurutnya, prinsip kerja PLB mirip kawasan berikat. Namun, di PLB tidak ada pabrik seperti di kawasan berikat. Di kawasan berikat, lanjutnya, barang yang datang dibongkar dan diolah di tempat itu dan langsung diekspor.“Kalau di PLB, ketika barang masuk, yang butuh barang itu datang, ambil dan dibawa keluar. Di sinilah prosesnya mulai sulit terkontrol,” ujarnya kepada Bisnis.com.Sumber : Bisnis Indonesia https://ekonomi.bisnis.com/read/20190806/98/1133116/pusat-logistik-berikat-solusi-atau-pembawa-masalah

Oleh: Puput Ady Sukarno & Fitri Sartina Dewi

06/08/2019

Pembak Karimun Tak Sanggup Bangun Pelabuhan Roro Selat Rempak, Pemerintah Pusat Ambil Kembali

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kondisi Pelabuhan Roll On Roll Off (Roro) Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun cukup memperihatinkan.Kerusakan terjadi pada bagian jembatan penghubung atau noving bridge dan nooring dolphin yang mengakibatkan terhambatnya proses turun naiknya penumpang dan kendaraan. Apabila terjadi pasang naik maka posisi kapal yang tinggi membuat kendaraan sulit untuk turun ke dermaga.Begitu juga jika air laut surut juga maka dermaga terlalu tinggi untuk dinaiki.Hal ini mengakibatkan aktivitas di pelabuhan terganggu bahkan kondisi tersebut dapat merusak kendaraan.Perbaikan pelabuhan ini cukup besar yakni sekitar Rp 10 hingga Rp 15 miliar. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selaku pengelola tidak dapat membangunnya karena terkendala anggaran.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub-RI) melalui Dirjen Pehubungan Darat, Budi Setyadi datang ke Kabupaten Karimun untuk melihat langsung kondisi pelabuhan Roro Parit Rempak, Minggu (4/8/2019).Pada kesempatan itu Budi juga mengunjungi PT Karimun Marine Shipyard (KMS) yang menjadi lokasi terbakar dan meledaknya kapal PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), KM Sembilang.Setelah peninjauan, Budi mengatakan Pemerintah Pusat akan mengambil alih perbaikan pelabuhan Parit Rempak.Dia menyampaikan kerusakan membuat pelayanan bagi masyarakat terganggu."Kita sudah berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah mengenai hal ini," kata Budi.Budi menyebutkan agar perbaikan dapat dilaksanakan maka kewenangan Pelabuhan Parit Rempak harus dikembalikan terlebih dahulu ke Pemerintah Pusat."Makanya saya minta ini kembali diserahkan agar perbaikannya dapat menggunakan anggaran pusat," kata Budi.Budi mengharapkan penyerahan aset tersebut dapat segera dilakukan dalam tahun ini.Pasalnya setelah diserahkan maka masih ada pengkajian untuk perbaikan."Perbaikannya bertahap dan apabila memang sudah diserahkan kita akan mulai anggarkan untuk perbaikan tahap I tahun depan," jelas Budi. (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra) Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul Pemkab Karimun Tak Sanggup Bangun Pelabuhan Roro Selat Rempak, Pemerintah Pusat Ambil Kembali, https://batam.tribunnews.com/2019/08/05/pemkab-karimun-tak-sanggup-bangun-pelabuhan-roro-selat-rempak-pemerintah-pusat-ambil-kembali. Penulis: Elhadif Putra Editor: Thom Limahekin  

Oleh: Elhadif Putra

05/08/2019

Tanjung Perak Ramai, Peti Kemas Melonjak Drastis 218 Persen

 Rakyat Merdeka - Arus transhipment peti kemas domestik yang dioperasikan Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Perak meningkat drastis. Sejumlah langkah pengembangan pun telah dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung, mengungkapkan, penetapan pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan transhipment peti kemas domestik per 15 Januari 2019 lalu telah menghasilkan realisasi pertumbuhan petikemas di atas target yang telah direncanakan."Berdasarkan data Pelindo III, pada semester I 2018 tercatat sejumlah 16.310 boks peti kemas. Kemudian pada semester I tahun ini melonjak hingga 35.550 boks mencapai 218 persen year on year (yoy)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/8).Doso Agung menuturkan, peningkatan terbesar ada di Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak, yang dioperasikan oleh anak usaha Pelindo III, BJTI Port, dari sebesar 9.812 boks pada semester I 2018 menjadi 22.349 boks pada periode yang sama tahun ini, meningkat 227 persen.Kemudian, arus transhipment peti kemas domestik di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada semester I tahun 2018 sejumlah 1.040 boks, lalu pada periode yang sama tahun ini meningkat menjadi 2.799 boks.Untuk di Terminal Teluk Lamong (TTL) pada semester I 2018 sejumlah 5.392 boks dan pada semester I 2019 meningkat menjadi 9.283 boks."Arus transhipment petikemas domestik pada dua terminal tersebut tumbuh tipis. Karena memang segmen bisnis TPS dan TTL lebih banyak melayani petikemas internasional dan juga curah kering untuk di TTL," jelasnya.Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menambahkan, rute pelayaran petikemas dari Medan ke Tanjung Perak dengan tujuan akhir Kalimantan/Sulawesi atau sebaliknya menjadi kontributor utama peningkatan peti kemas transhipment."Pelindo III juga telah menyiapkan lahan seluas 1 hektar di Terminal Nilam untuk menambah kapasitas pelayanan transhipment petikemas domestik . Agar pelayanan terus berjalan dengan optimal, kami akan melakukan evaluasi dan inovasi layanan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik untuk pengguna jasa," katanya.Menurutnya selain itu perlu juga kerjasama dan dukungan dari asosiasi pengguna jasa seperti INSA, ALFI/ILFA, GPEI, GINSI, APBMI, dan Aptrindo, sebagai salah satu faktor mewujudkan perbaikan layanan dalam rangka menurunkan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing produk nasional. [KPJ]Sumber :https://rmco.id/baca-berita/indonesianomics/15075/tanjung-perak-ramai-peti-kemas-melonjak-drastis-218-persen

Oleh: RMco.id

02/08/2019

Pelabuhan Tanjung Perak Peringkat Ke-43 Dunia, Ini Komentar Dirut Doso Agung

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelabuhan Tanjung Perak naik peringkat dari posisi ke-45 menjadi ke-43 dalam One Hundred Ports 2019, daftar 100 pelabuhan di dunia dengan produksi bongkar muat kontainer terbanyak yang disusun oleh Lloyd's List.Volume arus kontainer pelabuhan yang berbasis di Surabaya itu tercatat mengalami kenaikan 8,8% menjadi 3,9 juta TEUs sepanjang tahun lalu. Tanjung Perak kembali menduduki posisi itu setelah merosot dua peringkat dalam One Hundred Ports 2018. Lloyd mencatat peningkatan arus barang domestik dan internasional mendorong kenaikan throughput.Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), terminal terbesar di Tanjung Perak, menangani kontainer 1,4 juta TEUs pada tahun lalu atau tumbuh 11% dari 2017, didominasi oleh peti kemas internasional. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III memiliki rencana investasi yang akan menambah kapasitas pada beberapa tahun mendatang."TPS akan memiliki lima ship to shore cranes baru dengan kapasitas twin-lift, 24 rubber tyred gantry cranes, dan 100 unit single chassis head truck dalam rencana investasi multiyears," sebut Lloyd dalam rilisnya.Dermaga terminal internasional itu juga akan diperpanjang dari 1.000 m menjadi 1.350 m untuk meningkatkan kapasitas menjadi 2,2 juta TEUs.Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Doso Agung mengapresiasi peningkatan peringkat Pelabuhan Tanjung Perak dalam 100 Container Ports versi Lloyd List's."Peningkatan arus peti kemas didapat dari optimalisasi setiap terminal sesuai segmen komoditas utamanya," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (31/7/2019).Sebagai gambaran, TPS untuk peti kemas internasional, Terminal Berlian oleh BJTI Port untuk segmen peti kemas domestik, dan Terminal Teluk Lamong untuk pasar baru dan pengguna jasa eksisting yang ingin meningkatkan kualitas layanan bongkar muatnya di terminal modern dan ramah lingkungan.Pelindo III, sambung Doso, juga menerapkan strategi untuk meningkatkan efisiensi para pengguna jasa, misalnya tarif khusus transshipment peti kemas domestik di Tanjung Perak. Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20190802/98/1131814/pelabuhan-tanjung-perak-peringkat-ke-43-dunia-ini-komentar-dirut-doso-agung

Oleh: Sri Mas Sari

02/08/2019

Selepas PON 2020, dermaga peti kemas Depapre sudah harus beroperasi

Papua No. 1 News Portal | JubiSentani, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayapura, Alpius Toam, mengatakan sesudah pelaksanaan PON XX tahun 2020 nanti, dermaga peti kemas di Depapre sudah harus beroperasi.Kendala yang dihadapi saat ini, kata Toam, adalah proses pembangunan infrastruktur jalan menuju dermaga peti kemas Depapre yang hingga saat ini belum berjalan dengan baik.“Persoalan utama sebenarnya ada pada tingkat koordinasi, pada perencanaan sebelumnya terputus-putus. Yang seharusnya direncanakan secara keseluruhan dari pekerjaan tersebut, sementara yang telah dikerjakan oleh balai jalan sebelumnya, posisi jalan masih dalam kondisi kemiringan yang sangat sulit untuk dilewati oleh kendaraan jenis dump truck,” jelas Toam, di ruang kerjanya, Kamis (1/8/2019).Dikatakan, pembangunan dermaga peti kemas Depapre sudah menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Jayapura, oleh sebab itu pada tingkat koordinasi dengan semua pihak tetap akan intens laksanakan untuk mengurai semua kendala yang selama ini terjadi.“Kawasan Depapre, Grimenawa, dan Sentani adalah kawasan ekonomi khusus yang ke depannya akan menjadi pusat pengembangan ekonomi serta indutri modern di Kabupaten Jayapura. Sehingga perhatian kami juga tidak akan putus terhadap hal ini,” katanya.Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR untuk kembali melanjutkan pekerjaan infrastruktur jalan yang belum diselesaikan.“Kami hanya membutuhkan adanya percepatan pembangunan, baik fasilitas pendukung, infrastruktur jalan, dan lain-lain. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama waktu itu,” pungkas Bupati Awoiauw. (*)Sumber :https://www.jubi.co.id/selepas-pon-2020-dermaga-peti-kemas-depapre-sudah-harus-beroperasi/

Oleh: Engelbert Wally

26/07/2019

Kembangkan Pelabuhan Peti Kemas di Gresik, PT Maspion Bangun Kerjasama dengan Dubai Port World Asia

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pelabuhan Maspion menjajaki kerjasama dengan Dubai Port World Asia salah satu operator pelabuhan laut dan fasilitator perdagangan terbesar di dunia dari UEA. Kerja sama kedua perusahaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan bertempat di Istana Bogor (24/7/2019).PT Maspion dan DP World Asia bekerja sama dalam hal membangun pengembangan dan pengoperasian terminal peti kemas di Kawasan Industri Maspion yang terletak di Manyar Gresik. Oleh karenanya, kerjasama ini diyakini dapat memperkuat sektor ekonomi di Jatim.Di dalam kerjasama ini, DP World Asia siap membantu cost shaaring kepemilikan 49 persen dengan nilai investasi USD1,2 Miliar dan 3 juta TEUS kapasitas. Sekaligus, menggunakan tenaga listrik dalam operasinya untuk membantu mengurangi emisi karbon.“Proyek ini diharapkan mulai beroperasi akhir tahun ini dan operasi komersial sedang direncanakan untuk paruh pertama tahun 2022,” kata President Direktur sekaligus CEO Maspion Group, Alim Markus dikutip dari rilis yang diterima Surya.co.id di Surabaya, Kamis (25/7/2019).Alim Markus berharap, dengan adanya perjanjian ini terminal, peti kemas dapat terintegrasi dengan taman logistik sehingga memberikan pengaruh penting sebagai gerbang pedagangan yang ada di Jawa Timur. Sekaligus, menjadikan langkah baru dalam ekspansi yang berkelanjutan.Chairman dan CEO dari DP World Group, dan Chairman dari Ports, Customs & Free Zone Corporation Sultan Ahmed Bin Sulayem menjelaskan bahwa kemitraan ini menjadikan tambahan untuk portofolio global dan langkah baru dalam ekspansi yang berkelanjutan.“Kerjasama ini akan menjadi komitmen kami berkelanjutan antara UEA dan Indonesia, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dunia dan dapat membina hubungan yang lebih baik lagi,” harap Sultan Ahmed dikutip dari rilis yang sama.Setelah berakhir konsesinya dengan Pelindo III di Terminal Peti Kemas Surabaya pada bulan April 2019, PT Pelabuhan Maspion tetap optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Prospek ekonomi dan angka through put peti kemas tumbuh di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo - Jawa Timur dan pada tahun 2018 telah mencapai sekitar 4 juta TEUS. Dengan pertumbuhan itu, DP World memproyeksikan angka tersebut dapat mencapai 8 – 9 juta TEUS pada tahun 2034.Selain itu, DP World juga bekerja sama dengan Maspion Group untuk mendirikan Kawasan Industri sekaligus Pusat Logistik baru di wilayah yang sama. Hal ini didukung oleh Kementerian Perhubungan untuk pengembangan Terminal Peti Kemas.Hal ini bertujuan untuk menciptakan simbiosis mutualisme dengan keberadaan Terminal Peti Kemas dan menyediakan basis logistik kelas dunia dan terkemuka di Jawa Timur. Serta, berperan sebagai gerbang utama bagi perkembangan ekonomi di Indonesia bagian Timur.Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Kembangkan Pelabuhan Peti Kemas di Gresik, PT Maspion Bangun Kerjasama dengan Dubai Port World Asia, https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/26/kembangkan-pelabuhan-peti-kemas-di-gresikpt-maspionbangun-kerjasama-dengandubai-port-world-asia. Penulis: Bobby Constantine Koloway Editor: Parmin   

Oleh: Bobby Constantine Koloway

25/07/2019

Presiden Tanda Tangani 9 MoU Dengan Abu Dhabi, Salah Satunya Pengembangan Peti Kemas di Jatim

Tutwuri.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani 9 (Sembilan) kesepakatan kerja sama (MoU) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, kesembilan MoU itu adalah: 1. MoU Peningkatan Perlindungan Investasi; 2. MoU Penghindaran Pajak Berganda; 3. MoU Industri; 4. MoU Kepabeanan; 5. MoU Pariwisata; 6. MoU Kelautan dan Perikanan; 7. MoU Pertahanan; 8. MoU Kekonsuleran; dan 9. MoU Kebudayaan.Selain itu, lanjut Menlu, ada 3 MoU Business to Business yang ditandatangani yaitu pertama antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan RDMP Balikpapan, Integrated Supply Chain, LNG Storage. Kemudian yang kedua antara PT Chandra Asri dan Mubadala untuk proyek new napta cracker dan petrochemical complex.“Yang ketiga adalah antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan di Jawa Timur (Jatim),” kata Menlu kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokwi menerima Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.Selain itu, menurut Menlu, Presiden Jokowi bersama dengan Sheikh Mohamed berdiskusi mengenai proyek-proyek yang dapat dilakukan bersama. “Jadi yang tiga tadi kan yang sudah ditandatangani, saat ini ada beberapa yang sedang dibahas tetapi sudah bicara mengenai kerja sama yang ke depannya,” ujarnya.Menlu mengingatkan, bahwa Uni Emirat Arab memiliki sovereign wealth fund atau dana investasi negara yang besar, sekitar 1,3 triliun dollar AS. Potensi-potensi seperti inilah, lanjut Menlu, yang ingin kita kerja samakan dengan Uni Emirat Arab.sumber : http://www.tutwuri.id/2019/07/24/presiden-tanda-tangani-9-mou-dengan-abu-dhabi-salah-satunya-pengembangan-peti-kemas-di-jatim/

Oleh: Redaksi tutwuri.id

24/07/2019

Pelabuhan Masih Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Peranan pelabuhan di Indonesia dinilai harus terus diperkuat lantaran sangat penting menghadapi tantangan ekonomi baik nasional maupun global. Fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri ini strategis mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.   Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pelabuhan di Tanah Air masih belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal sektor ini merupakan kunci poros maritim dan menghadapi era perang dagang.   "Isu kemaritiman belum banyak dibahas, pelabuhan kita masih banyak masalah soal kewenangan, tata kelola, dan lain sebagainya," kata Tauhid, dalam sebuah diskusi diHotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019.Pelabuhan perlu dimaksimalkan agar dapat memberikan andil terhadap pemerataan ekonomi wilayah melalui terciptanya konektivitas. Kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi Iaut termasuk pendistribusian barang perlu dipastikan sampai ke pelosok nusantara.   Dalam konteks global ke depan, konektivitas perdagangan lintas Iaut terus meningkat dengan hub port standar internasional dan mother vessels peti kemas sebagai faktor pendukung utamanya. Kekuatan ekonomi global bergeser mengarah ke Asia Timur dan berdampak pada semakin tingginya arus perdagangan dunia yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).   "Banyak pihak yang ingin investasi di sektor pelabuhan. Daya tampung pelabuhan untuk ekspor barang dan jasa akan bertambah," ucapnya.   Ekonom senior Indef Aviliani menambahkan peran pelabuhan terus meningkat terutama di negara berkembang untuk menyediakan konektivitas nasional yang efisien. Pengurangan biaya logistik nasional pun dinilai harus menjadi agenda nasional.   "Peran pelabuhan jadi meningkat, ekspor impor berubah, di negara berkembang transaksi jauh lebih tinggi," kata Aviliani.   Ekonom Faisal Basri menuturkan Indonesia harus mempercepat pembangunan infrastuktur pelabuhan yang berdaya saing global. Keterlibatan investor dalam proses pembangunan pelabuhan perlu terus didorong melalui berbagai mode Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).   "Negara bisa besar, kuat, makmur dan damai jika dapat kuasai lautan. Jaman Majapahit ada 400 armada dagang, sekarang 85 persen ekspor impor diangkut kapal asing," pungkasnya.   (ABD) Sumber : https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4KZ66erK-pelabuhan-masih-jadi-kunci-pertumbuhan-ekonomi

Oleh: Ilham wibowo

23/07/2019

ALFI : Perlu Pelabuhan Hub Baru di Jawa Barat

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menuturkan perusahaan manufaktur membutuhkan rencana antisipasi atau contigency plan sebagai alternatif arus barang ketika Pelabuhan Tanjung Priok tidak dapat digunakan.Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Supply Chain , Multimoda , dan E-Commerce, Trismawan Sanjaya, menuturkan para pengusaha ekspor terutama membutuhkan rencana antisipasi ketika Pelabuhan Tanjung Priok tidak dapat digunakan."Contingency plan untuk pelabuhan ekspor seandainya pelabuhan Tanjung Priok shutdown karena suatu hal, maka pelabuhan alternatif hanya Semarang, sehingga perlu pelabuhan hub di Jawa Barat," ungkapnya kepada Bisnis.com, Senin (22/7/2019).Selain itu, perlu dipikirkan pula mengenai sinergi antar-Kawasan Industri untuk membuka akses jalan bukan tol. Dengan demikian, segala upaya ini dapat mengurangi hambatan serta meningkatkan kelancaran dan aktivitas ekspor.Dia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan beberapa masukan ke Kementerian Perhubungan (kemenhub) terkait upaya memperlancar arus barang tersebut. Beberapa akan diakomodir oleh Kemenhub sementara yang lainnya akan dikaji dan dibicarakan dengan Kementerai/Lembaga (K/L) terkait."Pembahasan pokok terkait kelancaran arus barang khususnya dalam rangka mengurangi hambatan kegiatan ekspor," katanya.Dia menyebut, akses angkutan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung priok akan ditinjau agar dapat skala prioritas.Sementara itu, dia mendapatkan janji dari Kemenhub bahwa angkutan barang yang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke kawasan industri atau sebaliknya sepanjang jalur toll Jakarta-Cikampek akan dikurangi dan dihilangkan hambatan dan pembatasannya. Kemudian, akan dibuatkan akses jalan non tol yang dapat mengefisienkan penyelenggaraan angkutan barangnya."Selain akses fisik arus barang maka telah diakomodir pula tinjauan terhadap kelancaran arus dokumen maupun perizinan khususnya untuk ekspor. Ini perlu kordinasi beberapa kelembagaan agar segera terealisasi," ujarnya.Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20190722/98/1127126/alfi-perlu-pelabuhan-hub-baru-di-jawa-barat

Oleh: Rinaldi Mohammad Azka

22/07/2019

Pemerintah Optimalkan Pelayanan Tol Laut di Maluku

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pemerintah terus optimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku yang terus membutuhkan kehadiran tol laut.Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.Demikian yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana pada acara Diskusi Terbatas Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut di Hotel Santika Ambon, Maluku kemarin malam (20/7)."Konektivitas di wilayah Indonesia timur, khususnya di kepulauan Maluku, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Maluku dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut," katanya dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.Namun, program ini, bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja. Melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.Menurut Buyung, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah di Indonesia bagian Timur. Salah satunya dengan mengalokasikan 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.Begitu pentingnya konektivitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara, pemerintah mengalokasikan 22 kapal perintis untuk Provinsi Maluku dan 8 kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal Feeder untuk Maluku Utara."Dengan demikian, terlihat jelas bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap akses konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya Maluku dan Maluku Utara," kata Buyung.Pada 2019, lanjut Buyung, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede."Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur," kata Buyung.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di 2019. Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019."Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut," kata Wisnu.Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.Wisnu menjelaskan, perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.Untuk itu, lanjut Wisnu, pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut dimana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai namun harus diakui bahwa perubahan sistem ini juga membawa dampak pada perubahan lintas, jarak dan waktu pelayanan. "Untuk itu, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut," kata Wisnu.Wisnu juga mengatakan, Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok penting dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital. Bersama Kementerian Perdagangan mengevaluasi dan mengkaji peraturan jenis barang yang diperbolehkan menggunakan kapal tol laut. Dalam hal peningkatan muatan balik kapal tol laut, kata Wisnu, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan Lembaga, dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut untuk mengangkut industri daerah dan mengangkut barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.Pemerintah, lanjut Wisnu akan langsung turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP.Sebagai contoh, para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya pulau Moa dan pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk pelabuhan Moa maupun pelabuhan Wonreli. Begitu pula dengan pemerintah daerah setempat berharap kapal tol laut masih menyinggahi di kedua daerah tersebut. "Kemarin, Tim dari Kantor Pusat telah diturunkan ke Moa dan Kisar setelah adanya informasi yang menyebutkan ada keterlambatan pengiriman barang (kontainer) ke kedua wilayah itu. Setelah bertemu dengan para pengusaha diperoleh kesimpulan kalau sebenarnya program tol laut tetap dibutuhkan, hanya saja yang mereka minta agar tidak ada keterlambatan kapal lagi," tutur Wisnu.Terkait Kapal Perintis Sabuk Nusantara 87 yang rusak kemudi dan hampir 3 bulan belum beroperasi sehingga menyebabkan layanan pada trayek 50 dengan pangkalan Ambon terhambat, Ditjen Perhubungan Laut mempercepat pelaksanaan docking di Ambon oleh PT. Pelni selaku operator meskipun kapal sebenarnya masih dalam masa garansi oleh pembuatnya di Galangan Kapal Palembang. Menurut Wisnu, galangan di Palembang bisa berkoordinasi dengan galangan di Ambon untuk melakukan pekerjaan perbaikan kemudi di Ambon sehingga bisa efisien waktu dan biaya mobilisasi kapal.Sementara menunggu untuk diperbaiki, layanan bisa dilakukan dengan mendeviasi kapal perintis lain di sekitarnya untuk melayani pulau-pulau yang disinggahi kapal Sabuk Nusantara 87 sambil menunggu kesiapan PT. Pelni untuk menyiapkan kapal pengganti."Saat ini ada 22 trayek di Provinsi Maluku yg terdiri dari 8 trayek Pangkalan Ambon, 6 trayek Pangkalan Tual dan 8 trayek Pangkalan Saumlaki. Jumlah kapal baru dari seri Sabuk Nusantara terbaru ada 8 yang sudah dikirim dan masih ada beberapa kapal yang akan menyusul dikirim dalam tahap penyelesaian dan persiapan mobilisasi," ujar Wisnu.Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menyambut baik penyelenggaraan diskusi ini karena dirasakan sangat besar manfaatnya sehingga masyarakat menjadi paham terhadap penyelenggaraan transportasi laut  barang maupun penumpang di kepulauan Maluku."Apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang telah mau turun ke lapangan sehingga penyelenggaraan angkutan laut di wilayah Maluku menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami, juga akan mengajukan permintaan kapal pelayaran rakyat guna menjangkau seluruh pulau di wilayah Maluku sehingga barang kebutuhan masyarakat dapat menjangkau ke semua wilayah," ucap dia. Sumber : https://nasional.republika.co.id/berita/puzsn5396/pemerintah-optimalkan-pelayanan-tol-laut-di-maluku 

Oleh: Agus Yulianto

19/07/2019

Pelabuhan Batu Ampar Amblas, Bongkar Muat Kapal Dialihkan ke Dermaga Bintang 99 Persada

BP Batam menawarkan solusi untuk mengatasi amblasnya dermaga selatan pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam yang selama ini dianggap sebagai pemicu mahalnya harga bahan pokok di Batam belakangan ini.Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan BP Batam, Djohan Efendy mengatakan, pihaknya sudah menunjuk Dermaga milik Bintang 99 Persada yang berada di Timur Pelabuhan Batuampar, sebagai lokasi bongkar muat untuk kapal berjenis loss cargo.Penunjukkan Dermaga Bintang 99 Persada untuk mendukung progress perbaikan dan revitalisasi yang dilakukan oleh BP Batam.Pemindahan ini sebagai solusi agar proses tersebut tidak terganggu."Mungkin karena tempat baru mereka belum terbiasa," katanya.Sementara itu, keluhan mengenai biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh para distributor, Johan mengungkapkan memang ada pembiayaan yang harus dibayarkan oleh pihak swasta.Ada perbedaan harga untuk biaya bongkar muat antara Pelabuhan Pemerintah dengan pelabuhan yang dikelola swasta tersebut."Pastilah ada perbedaan harga. Tapi masih sewajarnya," kata Djohan.Sebelumnya memang BP Batam sudah melakukan kerjasama dengan Pelabuhan Bintang 99.Hal ini dilakukan agar proses revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar tidak terganggu. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi) Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul Pelabuhan Batu Ampar Amblas, Bongkar Muat Kapal Dialihkan ke Dermaga Bintang 99 Persada, https://batam.tribunnews.com/2019/07/18/pelabuhan-batu-ampar-amblas-bongkar-muat-kapal-dialihkan-ke-dermaga-bintang-99-persada. Penulis: Roma Uly Sianturi Editor: Tri Indaryani 

Oleh: Roma Uly Sianturi

Kontak dan Informasi

Untuk pertanyaan apa saja mengenai Prahu-Hub silahkan hubungi :

Email : cs@prahu-hub.com
Telp : 031 - 7482307
Telp & Whatsapp : (0811) 3457-863

All Rights Reserved. Versi 2.28-0509 LIVE - 24102019

Social Media